Dalih Penistaan Agama di balik Pelarangan Buku

Dalih Penistaan Agama di balik Pelarangan Buku

Oleh: Musnadil Firdaus*

Sebagai salah satu manifestasi ide atau pendapat, buku tidak dapat diabaikan dalam peradaban manusia. Buku adalah jendela dunia. Transfer ilmu pengetahuan tidak pula terlepas dari buku.

Dalam konteks negara demokrasi, buku merupakan salah satu saluran utama dalam melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan merupakan kebebasan prinsipil dan tentu negara menjaminnya. Termasuk kebebasan mengakses pelbagai buku. Karena merupakan hak publik untuk memperoleh informasi.

Di Indonesia, dunia perbukuan tidak mengalami perjalanan mulus. Pelarangan buku menjadi pil pahit yang harus ditelan di tengah negara demokrasi. Pada masa awal orde baru, buku mengalami pelarangan yang membabi buta. Buku-buku seperti karya Pramoedya Ananta Toer, Tan Malaka, dan buku-buku yang dianggap komunis, mewarnai sejarah pelarangan buku pada rezim otoritarianisme Soeharto. Tidak pasti jumlah buku yang dinyatakan terlarang, diperkirakan 500 judul buku telah dinyatakan terlarang.[1]

Setelah rezim Soeharto terjungkal, dunia perbukuan mengalami momen kebangkitan. Buku-buku yang pernah dilarang, kini sudah mulai ramai diterbitkan kembali. Ini menjadi salah satu bagian dari euforia reformasi ketika kebebasan semakin terbuka lebar.

Seiring kebebasan berekspresi dan berpendapat semakin dijunjung tinggi, praktik pelarangan buku masih kerap terjadi. Motif pelarangan buku masih mengulang pola yang sama dari rezim-rezim sebelumnya. Sikap otoritarianisme penguasa dan dominasi kelompok mayoritas mendapatkan legitimasi kekuasan dalam praktik pelarangan buku. Ini dilakukan dengan memberikan label “menggangu ketertiban umum”, “membahayakan keamanan”, “tafsir keliru”, dan “ajaran sesat” pada suatu buku.

Label “sesat” pada buku

Buku dapat mengalami pelarangan dengan berbagai motif. Tuduhan mengajarkan komunisme masih menjadi senjata ampuh untuk melarang buku. Buku Dalih pembunuhan massal: gerakan 30 September dan kudeta Soeharto karya John Rossa dan Lekra tak membakar buku karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan misalnya. Dengan dalih menggangu ketertiban umum,[2] tahun 2009, kejaksaan agung menetapkan pelarangan atas buku-buku tersebut.

Selain phobia komunisme, pelarangan buku juga dengan tuduhan “sesat”. Ini menjadi bukti bahwa label sesat menjadi senjata yang cukup ampuh untuk melarang buku. Buku berjudul kutemukan kebenaran sejati dalam al-Qur’an ditulis oleh seorang mualaf bernama Mas’ud Simanungkalit. Pada tahun 2003, MUI menilai buku itu mengalami banyak kesalahan, terutama soal penafsiran al-Qur’an.[3] Pada tahun 2005, buku menembus gelap menuju terang 2 karya Ardhi Husain harus mengalami pelarangan setelah mendapatkan fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Probolinggo.[4] Anggapan penistaan agama melalui buku kembali berlanjut pada tahun 2015. Buku berjudul Agama skizofrenia: Kegilaan, wahyu, dan kenabian dan Kenabian dan Tragedi Incest Adam dan hawa dan nabi kriminal karya Ahmad Fauzi dianggap menghina Islam. Tuduhan itu dilakukan oleh Forum Umat Islam Semarang (FUIS) dan Front pembela Islam.[5]

Penilaian sesat buku sering dilakukan dengan klaim sepihak. Kelompok tertentu dengan membabi buta melakukan penilaian suatu buku. Satu cara pandang dikembangkan untuk menilai suatu buku. Kebutaan atas hak asasi manusia menjadi satu rangkaian dalam menghakimi suatu buku.

Pelarangan buku dengan pemberian label sesat sangat mengkhawatirkan. Buku karya  ilmiah menjadi tampak tak berwibawa ketika telah dilabel sesat. Hasil kajian atau riset menjadi tidak penting. Dengan mudah buku harus mendapatkan label sesat, tanpa mempertimbangkan argumentasi ilmiahnya.

Dalih penodaan agama untuk melarang buku sangat tidak masuk akal. Kebebasan berfikir dan berpendapat melalui buku harus dicedarai hanya karena dianggap sesat suatu kelompok tertentu. Hasutan dan kebencian suatu kelompok pada hasil karya tulis dipropagandakan melalui pelbagai saluran. Akhirnya, syahwat mayoritas untuk menghakimi buku mendapatkan legitimasi negara.

Tuduhan sesat pada buku cukup efektif untuk melarang suatu buku. Tidak sedikit pula, penulis buku diseret menuju pengadilan setelah mendapat label sesat. Pasal penodaan agama lagi-lagi menjadi dalih untuk menghantarkan seseorang pada pemenjaraan. Penulis kemudian menjadi seorang pesakitan karena harus mendapatkan hukuman atas pikiran dan pendapatnya sendiri.

Monopoli ilmu pengetahuan

Pelarangan buku menjadi paradoks negera demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara setidaknya telah secara tegas menjamin kebebasan berfikir dan berpendapat melalui konstitusi. Jaminan tersebut termaktub dalam pasal 28 E ayat 2 dan 3, “[2] Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, manyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. [3] setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 19 kovenan sipil dan politik yang diratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005. Dengan demikian, jaminan untuk menyatakan pikiran dan pendapat melalui buku mutlak adanya. Tanpa harus ada pembatasan yang sepihak.

Jaminan negara atas kebebasan berfikir dan berpendapat seolah tumpul dihadapan tekanan mayoritas. Negara tidak lagi mampu menegakkan kedaulatan dalam melidungi hak dasar setiap warganya. Alih-alih berupaya untuk menegakkan hak asasi manusia, negara masih saja kalah dengan kelompok partikelir.

Pelarangan buku dapat pula diartikan sebagai upaya memonopoli ilmu pengetahuan. Hak atas kebabasan berfikir dan berpendapat, termasuk hak memperoleh informasi, telah dipasung dengan melarang buku. Kuasa pengetahuan telah didominasi oleh kelompok mayoritas. Masyarakat dipaksa untuk menyeragamkan pemahaman atas suatu ajaran tertentu. tanpa ada toleransi terhadap pemahaman di luar kelompok dominan.

Pendapat-pendapat di luar kelompok dominan menjadi mudah dihakimi dan perlu mendapatkan hukuman. Dalam kasus buku yang dilabel sesat, penulis buku banyak yang harus  berakhir pada pemenjaraan. Mekanisme penghukuman bukan untuk menghukum tetapi juga pendisiplinan, pengawasan, pengontrolan, pencatatan, dan sebagainya.[6] Pikiran yang telah mendapatkan klaim sesat, diharapkan kembali normal setelah mendapatkan hukuman.

Bentuk pelarangan buku dengan dalih apapun tidak lagi dapat dibenarkan. Ketika ada suatu buku yang dianggap kontroversial, perlu dilakukan penyikapan dengan cerdas. Tulisan dilawan dengan tulisan, bukan malah melarang buku deng sewenang-wenang. Ki Hajar Dewantara telah mengingatkan bahwa kemajuan suatu bangsa ini bertumpu pada membaca lebih banyak buku, bukan melarang lebih banyak buku, dan ada keyakinan diri dan kemerdekaan berpikir rakyatnya, bukan pada kepatuhan intelektual yang dipaksakan. Selayaknya buku harus disikapi dengan cerdas semua pihak. Ini diperlukan agar sejarah pelarangan buku tidak terulang kembali di negeri ini.

 

*Penulis adalah aktivis di lembaga pers mahasiswa (LPM) DIM?NSI IAIN Tulungagung Jawa Timur

[1] Iwan Awaludin Yusuf dkk, Pelarangan buku di Indonesia: sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi, (Yogyakarta: Pr2Media, 2010), hal. 4

[2] Ibid., hal. xv

[3] Uli Parulian Sihombing dkk, ketidakadilan dalam beriman, (Jakarta: ILRC, 2012), hal.22

[4] Ibid., hal. 28

[5]https://m.tempo.co/read/news/2015/10/02/058705902/penulis-buku-lulusan-uin-ini-akan-dipolisikan-fpi-kenapa

[6] Michel Foucault, Disiplin Tubuh: bengkel individu modern, penyadur petrus sunu Hardiyanta, (Yogyakarta: Lkis, 1997), hal. 160-161

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>