Seperti Menanti Episode Kisah Cinta Dua Remaja

Seperti Menanti Episode Kisah Cinta Dua Remaja

Sebuah catatan akhir tahun tentang Desa dan kebudayaan

“Hari ini kamu kelihatan murung sekali Azka, bukannya seharusnya kamu bahagia?” Pertanyaan pacar saya tempo hari masih terdengar di telinga.

Hari itu, untuk pertama kalinya saya diperkenalkan dengan ibu dan adik perempuannya yang sedang berkunjung ke Jakarta, dan seharian kami berkeliling Kebun Binatang Ragunan. Itu adalah hari yang menakjubkan meskipun kami melewatkan sebagian besar waktu dengan sedikit pembicaraan serius dan meladeni letupan-letupan kegembiraan dari gadis sembilan tahun yang percaya jika seluruh penghuni kebun binatang adalah teman baiknya.

Pertemuan pertama dengan keluarga orang terkasih, apalagi dalam situasi liburan, memang tidak semestinya terbebani oleh hal-hal serius, ia hanya perlu menjadi momentum untuk mengawali kedekatan hubungan yang lebih jauh. Oleh sebab itu, saya merasa hari itu menjadi orang yang paling bahagia sekebun binatang. Tapi ada satu hal yang saya lewatkan, dan gagal saya sembunyikan: beberapa kali mata saya menerawang jauh; saya memikirkan beberapa hal. Dan salah satu hal yang tengah saya pikirkan adalah kewajiban menuliskan catatan akhir tahun untuk Desantara, tentang Desa dan Kebudayaan, yang pada akhirnya saya mulai dengan kisah personal ini.

Menulis catatan akhir tahun, di manakah letak kesulitannya?

Ini adalah hal yang menggelikan untuk dijawab sebenarnya, karena jikalau saya memiliki kesulitan di sana, kemudian saya menjelaskan panjang lebar, maka saya akan telihat seperti seorang pengeluh yang ingin lari dari kewajibannya tetapi tidak mampu. Sementara, jika saya menjawab sebaliknya, bukankah sudah seharusnya? Bukankah sepanjang tahun ini pekerjaan saya di kantor fokus mempelajari isu Desa dan Kebudayaan dengan segala aspeknya?

Persoalannya sebenarnya memang bukan pada sulit tidaknya menuliskan sebuah catatan akhir tahun. Saya hanya bosan melihat cara banyak orang, entah mewakili lembaga atau individu, menuliskan catatan semacam itu. Kalau bukan membuat satu kaleidoskop, ya tulisan reflektif nan berat yang mencoba mengurai segala problem setahun ke belakang lengkap dengan curhatan-curhatan lalu ditutup dengan optimisme menggebu-gebu akan perubahan atau keputusasaan. Ini semua di luar persoalan apakah isu yang menjadi fokus dari Desantara lebih serius dari yang lain atau tidak (bukankah setiap lembaga pasti menganggap isu masing-masing yang dirawatnya sangat serius?). Saya hanya ingin mengajak Anda berbicara sebagai seorang sahabat dekat, mengingat-ingat perjalanan isu Desa dan kebudayaan selama setahun terakhir lalu kemudian membayangkan masa depan keduanya, tanpa diaduk-aduk oleh emosi yang berlebihan.

2015 adalah tahun “kebahagiaan”

Satu hal yang harus kita ingat sebelum membicarakan Desa dan kebudayaan di tahun 2015 adalah bahwa tahun itu sama sekali bukan tahun yang mengecewakan. Dalam satu laporan diskusi rutin Desantara yang tak sempat dipublikasikan karena kadaluarsa, Ahmad Fahri menyebut jika kabar gembira untuk masa depan Desa dan kebudayaan sudah hadir bahkan sebelum almanak tahun Kambing Kayu tersobek halaman pertamanya. Apalagi yang ia maksudkan jika bukan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Mudah sebenarnya mengukur seberapa kuat optimisme yang dibawa oleh Presiden ke 7 Republik Indonesia tersebut kepada masyarakat kebudayaan kita. Tidak usah jauh-jauh membaca teks Nawacita yang diusung tim kampanyenya, juga puluhan (atau bahkan ratusan) tafsir yang ditulis oleh pendukungnya. Siapapun yang melihat, langsung ataupun tidak, perayaan kemenangannya di kawasan Monumen Nasional akan segera merasa bahwa, entah dalam kadar yang seberapa besar, calon presiden tersebut memiliki kepedulian pada desa dan kebudayaan yang mungkin hanya bisa dilewati oleh Pemimpin Besar Revolusi Soekarno dan Gus Dur. Lelaki kurus itu sukses menampilkan dirinya sebagai putra desa yang tak gamang dalam menghadapi persoalan Desa dan Kebudayaan di Indonesia yang kompleks dan terbengkalai. Massa yang berkumpul di Monas dibuat terenyuh dengan janji yang diucapkannya dihadapan ibu-ibu dari perbatasan terjauh Indonesia; tempat desa-desa yang kita tahu paling mengenaskan nasibnya.

Tapi “kebahagiaan” yang dibawa Jokowi bukan sekedar optimisme yang dibawanya belaka. Secara fair harus diakui bahwa selama tahun 2015 kinerja pemerintahan yang dipimpinnya tidak bisa dikatakan buruk. Dalam beberapa hal terlihat keseriusan pemerintahannya di sektor desa dan kebudayaan secara khusus.

Sepanjang 2015, tiga kali Desantara mengadakan tiga diskusi yang secara khusus mengupas capaian-capaian yang dicapai oleh pemerintah di sektor Desa dan kebudayaan. Dalam diskusi pertama yang membahas secara khusus soal kebijakan pemerintah di area kebudayaan, dua narasumber yang kami undang, dari Koalisi Seni Indonesia dan Gerakan Literasi Indonesia, memandang jika selama kurun waktu 2015 Jokowi dan pemerintahannya bukan tidak melakukan apa-apa. Persoalannya hanya satu: tidak adanya platform yang jelas dan dalam upaya perlindungan kebudayaan.

Dua diskusi terakhir menyoal pembangunan Desa di level infrastruktur (salah satu ulasannya bisa dibaca di sini), pun menyimpulkan hal yang kurang lebih sama. Bahkan di sektor ini kurangnya kesiapan proyek pembangunan Desa di level konseptual melahirkan banyak kekacauan dan potensi kekacauan yang riil. Ini karena pembangunan sektor infrastruktur berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Hal terakhir yang mungkin bisa dimasukkan sebagai kabar bahagia di tahun pertama pemerintahan Jokowi adalah implementasi UU Desa yang mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya APBN 2015. Betapapun banyak kritik yang dialamatkan pada UU Desa, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan (untuk melihat gambaran awal bagaimana polemik itu terjadi, baca tulisan ini), keberadaan dan implementasi undang-undang ini tetaplah penting. Bagaimanapun kondisi pemenuhannya di tahun ini, betapapun bopengnya, mulai efektifnya UU Desa di tahun ini perlu dirayakan. Tidak saja karena ia undang-undang pertama yang mengamanatkan perlindungan kebudayaan (melalui mekanisme Desa Adat) secara eksplisit, tetapi setidaknya kita tidak menunda-nunda lagi melakukan kesalahan, bahkan jika itu adalah kesalahan memalukan.

Hak budaya: sebuah narasi pinggiran

Tetapi tentu saja kita hanya boleh memberikan pemakluman di tahun pertama. Tidak ada tahun kedua untuk sebuah percobaan. Artinya, pemerintahan Jokowi di tahun 2016 harus bergerak lebih jauh. Ia harus lebih serius menata Desa, dan tak kalah pentingnya menata kebudayaan. Yang terakhir malah seharusnya mendapat porsi lebih, mengingat masih belum jelasnya status Desa Adat di level perundang-undangan.
Lalu apa yang sesungguhnya paling mengkhawatirkan di tahun 2016?

Tiba-tiba saya teringat pada satu rapat di kantor Desantara. Ketika itu Mokh. Sobirin, Direktur saya, menanyakan satu pertanyaan serius. Lembaga kami perlu menyusun isu strategis di sektor Desa dan Kebudayaan, dan di Desantara saya yang bertanggung jawab untuk isu ini. “Bung,” tanyanya, “menurutmu aspek apa yang paling penting untuk disoroti dalam perkembangan isu Desa di tahun depan?” Agak lama saya menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya sebelum akhirnya menjawab, “HAM.”

Apalagi yang bisa saya jawab? Pikir saya. Bagi saya, ada potensi ancaman yang riil bagi kebudayaan di desa-desa seiring dengan pelaksanaan UU Desa. Yang saya maksud dengan HAM di sini adalah Hak Budaya. Apa itu hak budaya?

Charter of Cultural Rights and Commitment In The City yang disahkan di Barcelona pada 2002 mendeskripisikannya sebagai:

“the access of everyone to the intellectual and scientific progresses of society,to theright to enjoy the benefits (material and otherwise) of their intellectual, scientific and artistic productions, to the protection of cultural goods, and to the right to take part in cultural life.”

Sepintas mungkin terlihat aneh menghubungkan deskripsi di atas dengan potensi pelanggaran yang saya yakini keberadaannya. Karena ketiga poin utama dari deskripsi di atas (akses setiap orang terhadap kemajuan intelektual dan sains dalam masyarakat, hak untuk menikmati baik secara material maupun non-material atas produksi intelektual, sains dan kesenian, dan perlindungan benda-benda budaya dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya) sudah ada dalam UU Desa. Tapi persoalannya memang tidak berhenti pada ada tidaknya ketiga hal di atas dalam undang-undang. Setidaknya ada tiga hal yang membuat lokus-lokus kebudayaan di Desa terancam.

Pertama, ketidakjelasan status Desa Adat. Ini terjadi di level perundang-undangan. Undang-Undang Desa memang menyinggung keberadaan Desa Adat ini. Tetapi dalam bentuk seperti apakah Desa Adat akan dibentuk, sejauhmanakah diferensiasi antara Desa Adat dan Desa Administratif belum terlalu spesifik dijelaskan. Ketidakjelasan ini membuka kemungkinan, jika bukan konflik, masuknya maneuver politik tertentu untuk menggagalkan keberadaan Desa Adat.

Kedua, hantu sentralisasi. Diakui atau tidak, ketika suatu perkara telah disebutkan secara gambalang pada sebuah undang-undang, sesungguhnya perkara tersebut ada dalam tanggungjawab negara secara langsung. Posisi ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa bermakna dukungan, tetapi di sisi lain ia senantiasa memiliki kemungkinan untuk menjadi payung hukum bagi sebuah penertiban. Dan sayangnya, kemungkinan kedua lebih terbuka. Untuk menjelaskan persoalan ini, menarik jika kita mengamati pasal 3 dalam Permendagri 53 tahun 2014 selaku payung hukum pembentukan Desa Adat. Di dalam pasal yang menjelaskan kewenangan pembentukan Desa Adat tersebut, kita akan tahu bahwa pembentukan Desa Adat sama sekali dijauhkan dari Desa Adat itu sendiri. Dengan melihat ini saja, jelas terlihat bahwa pada akhirnya, apa yang dibayangkan sebagai, apakah demokrasi atau desentralisasi hanyalah pseudo belaka.

Hal ketiga barangkali adalah yang paling mengkhawatirkan: UU Kebudayaan. Ini terkait dengan masuknya RancanaganUndang-Undang-nya dalam Prolegnas 2016. RUU ini bermasalah, karena ia menyimpan beberapa pasal yang potensial memberi kerusakan parah pada sektor kebudayaan, khususnya kebudayaan marjinal yang mayoritas hidup dalam masyarakat adat. Dalam RUU tersebut kebudayaan dimaknai sebagai suatu hal yang harus diadabkan dan disesuaikan dengan kenusantaraan (pasal 2), eksistensi hak berkebudayaan tergantung pada peraturan daerah (pasal 18), dan memerlukan pengendalian dan penertiban melalui satu lembaga Ad Hoc bernama Komisi Perlindungan Kebudayaan (pasal 76,77 dan 78). Tentu tidak perlu penjelasan panjang lebar untuk dapat menerka potensi bahaya yang akan ditimbulkan jika pasal-pasal bermasalah dalam RUU tersebut terwujud dalam perundang-undangan

Epilog

Hubungan antara Desa dan kebudayaan memang tidak bisa hanya dirangkum dalam persoalan Desa Adat. Karena kebudayaan lebih luas dari itu; ia juga hidup di dalam masyarakat yang tidak termasuk sebagai masyarakat adat dalam terminologi yang dirumuskan AMAN. Ia juga mencakup sistem politik dalam yang telah bertahan selama bertahun-tahun dalam masyarakat di desa-desa administratif (soal ini bisa dibaca dalam tulisan Affan Ramli tentang efek negatif demokratisasi desa di Aceh), dsb.

Poin utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tahun 2016 adalah tahun yang krusial bagi masa Desa dan kebudayaan, sekrusial periode hidup seorang pemuda setelah meminang gadis pujaannya. Ia dituntut serius, sama sekali tidak boleh main-main, dan harus membuktikan bahwa ia bisa menjadi lelaki penyayang, lemah lembut dan bisa diandalkan dalam setiap kondisi. Ia harus sukses meyakinkan sang mertua agar diizinkan menikahi anak gadisnya—dalam konteks Desa dan kebudayaan, kesuksesan itu berarti terlindunginya Hak Budaya. Hanya saja, kisah perjalanan Desa dan kebudayaan yang akan kita saksikan di tahun 2016 nanti sepertinya bukan kisah cinta pemuda yang sudah siap secara mental menghadapi hubungan yang lebih serius. Sebaliknya, menantinya, tak ubahnya menanti episode kisah cinta dua remaja; sebuah kisah cinta yang gamang dan dihantui oleh kegagalan yang dalam banyak novel-novel picisan telah diramalkan; sebuah kisah yang mencemaskan.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>