Mempersiapkan Medan Pertempuran Masyarakat Adat

Mempersiapkan Medan Pertempuran Masyarakat Adat

Catatan selama mengikuti Rakernas Pemangku Kepentingan Desa

Apa yang akan saya katakan saat saya berada di tengah-tengah mereka yang membicarakan Desa Adat secara serius? Kalimat itu berdenyut di kepala ketika saya berjalan menuju ruangan di ujung timur dari Royal Ballroom Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.

Hari itu hari Kamis pukul sembilan pagi. Di depan pintu masuk ruangan yang sama beberapa saat sebelumnya saya berdiri dan mendapati tidak ada nama saya di daftar peserta rapat. Itu adalah ruangan terakhir yang tersedia—artinya nama saya memang alpa dimasukkan oleh panita, dan saya harus mengunjungi mereka.

Panitia menamakan ruangan tersebut Penguatan Desa Adat. Nama tersebut disesaikan dengan topik yang akan dibahas secara serius di dalamnya.  Ada tujuh nama lain di dalam Ballroom yang sama.

“Mas memilih ikut dalam rapat kerja yang mana?” tanya panitia.

“Saya boleh memilih manapun?” tanya saya bodoh.

“Sesuai dengan bidang dan kajian organisasi Anda”

Pada akhirnya saya memilih ruangan Penguatan Desa Adat.

Tentu saja itu bukan keputusan asal-asalan seperti saat kita memutuskan untuk melempar dadu dalam permainan monopoli. Di Desantara, kami telah mengadakan beberapa diskusi maha serius tentang Desa, dengan bahasan utamanya tentang Undang-Undang Desa (salah satu ulasannya bisa dibaca di sini). Sekalipun pembacaan UU Desa dalam diskusi tersebut berada dalam kerangka kebudayaan, pembahasan soal masyarakat adat tidak mungkin terlewatkan. Banyak hal dibicarakan dalam diskusi-diskusi tersebut, namun, terkait UU Desa, satu hal  menjadi kesimpulan: UU tersebut membawa kabar yang kurang menggembirakan. Ia mendendangkan nada minor baik di level perundang-undangan maupun di level implementasi.

Tapi barangkali itu bukan satu-satunya alasan. Beberapa saat yang lalu, setelah serangkaian diskusi soal desa, saya diminta oleh kawan Naladwipa untuk menulis satu artikel soal kriminalisasi dua warga Desa Adat Lung Anai di Kutai Kartanegara oleh PT ITCI dengan tuduhan membakar lahan perusahaan tersebut. Tuduhan tersebut bagi saya cukup serius, karena salah satu hal yang diperkarakan menyangkut cara bertahan hidup mereka selama berabad-abad: peladangan berpindah. Apa yang saya pikirkan sederhana saja sebetulnya. Jika satu aspek kebudayaan dari masyarakat adat yang menyangkut hidup dan mati saja bisa diperkarakan, artinya ada niatan untuk membinasakannya, bagaimana dengan aspek-aspek lain yang lebih kecil? Lalu apa sebenarnya fungsi sederet payung hukum yang tersedia untuk melindungi mereka?

Dan sebulan setelahnya, saya melangkah dengan membawa sebaris pertanyaan di kepala tentang apa yang dipikirkan kawan-kawan pegiat Desa Adat yang lain soal efektifitas UU Desa sebagai produk perundang-undangan paling mutakhir, dalam forum yang digagas oleh intansi yang paling berwenang menjalankan UU tersebut, Kementerian Desa: Rapat Kerja Nasional Pemangku Kepentingan Desa.

Dalam perhelatan yang berlangsung sejak tanggal 2-4 Desember 2015 di Hotel Royal Kuningan Jakarta Selatan tersebut, respon kawan-kawan Ornop terhadap Undang-Undang Desa sesungguhnya bisa diketahui sejak awal. Stadium General yang dilaksanakan pada malam tanggal 2 mendapat beberapa tanggapan negatif yang menyoroti implementasi UU Desa yang jauh panggang dari api. Salah satunya dari seorang perempuan muda pegiat Perempuan Aliansi Masyarakat Perempuan Adat yang mengkritik bagaimana kekeliruan pendekatan Desa yang tidak menyentuh keterlibatan perempuan secara nyata masih mengeram dalam UU Desa dan implementasinya. Kritik serupa juga datang dari beberapa peserta yang lain.

Namun, tetap saja, berada dalam forum yang membicarakan satu isu partikular dari UU Desa seperti Desa Adat adalah hal yang lebih menarik dari seluruh perdebatan yang terjadi di Stadium General. Selain kritik di dalamnya lebih tajam, penguasa dalam forum ini ada dalam kendali penuh kawan-kawan pegiat Ornop. Mereka diberi keleluasaan sejauh mungkin untuk mengkritisi setiap poin dari Undang-Undang Desa yang menyangkut isu spesifik yang telah ditentukan. Artinya, ketidakpuasan kawan-kawan lengkap dengan analisis yang mendasarinya akan terlihat lebih terang. Keingintahuan terhadap dinamika semacam itulah yang membuat langkah saya masuk ke dalam Forum Penguatan Desa Adat menjadi lebih bergegas.

*

Ada dua puluhan orang hadir dalam ruangan berukuran enam kali lima meter itu. Kecuali saya, nampaknya semua orang di sana sudah cukup akrab satu sama lain. Di antara mereka, hanya ada dua orang yang pernah saya temui sebelumnya, yakni Erwin Dwi Kristianto dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan Arifin Saleh dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Saya bertemu keduanya sekali dalam waktu dan tempat yang berbeda. Saya memang relatif baru terlibat dalam isu Desa, terlebih Desa Adat—terhitung baru satu setengah tahun sejak bergabung dengan Desantara. Satu-satunya orang yang saya kenal akrab, Eko Cahyono, Direktur Sajogyo Institute Bogor berhalangan hadir dalam rapat kali ini.

Namun, bukan hanya soal keakraban jika kemudian saya melewatkan sebagian besar waktu dari hampir empat jam waktu rapat dengan mengerdipkan mata dan mengunyah makanan. Sejak awal hingga akhir rapat berlangsung dalam suasana yang sama sekali tidak saya prediksi. Benar, saya membayangkan rapat yang akan dipenuhi kritik tajam mengenai susbtansi Undang-Undang Desa, sebagaimana diskusi-diskusi lain soal desa, baik formal maupun informal, yang pernah saya ikuti. Tapi, bahwa kemudian isi pembicaraan dalam rapat mencacah-cacah kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Desa, (di dalamnya termasuk Undang-Undang Desa tentunya) tanpa satupun terdengar nada pembelaan dari semua peserta sama sekali jauh dari perkiraan saya.

Arifin Saleh yang menjadi pemantik awal diskusi  bahkan membuka pembicaraan dengan satu peringatan keras. Dengan meminjam kata-kata Soekarno dalam Indonesia Menggugat, secara halus ia seperti ingin memberikan satu perbandingan. “Penjajahan,” katanya “ialah segala usaha mengelola tanah, mengelola harta-harta dalam tanah, mengelola tanaman-tanaman dan terutama mengelola penduduk untuk keuntungan keperluan ekonomi dari bangsa yang menjajah. Ini adalah kesewenang-wenangan dengan    mempergunakan Undang-undang sebagai senjata.” Kemudian ia menegaskan sikap AMAN sebagai sebuah organisasi. Menurutnya, saat ini AMAN belum bisa menerima keberadaan Undang-Undang Desa, tetapi juga tidak menolak sepenuhnya. Karena ada satu aspek yang masih menguarkan aura positif, yakni substansi dalam undang-undang tersebut yang menggunakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sebagai jangkar.

Pengakuan dan perlindungan adalah dua kata kunci yang mendominasi pembicaraan dalam rapat itu, dari awal hingga akhir. Keduanya menyangkut mulai dari sosial, ekonomi, budaya dan politik; mulai dari hak tenurial hingga hak menyelenggarakan pemerintahan mandiri (dengan nada romantik Arifin mengatakan persetujuannya pada salah salah satu peserta di Stadium General bahwa Desa, terutama Desa Adat adalah negara di dalam negara—artinya, ia musti dibikin mandiri).  Dan ironisnya, di sekitar dua hal inilah justru keseriusan pemerintah dalam menangani isu Masyarakat Adat dipermasalahkan.

Undang-Undang Desa memang bukan satu-satunya terdakwa siang itu. Arifin menjelaskan jika salah satu hal yang membingungkan dari kebijakan tentang Masyarakat Adat, adalah tumpang tindihnya keberadaan produk perundang-undangan yang memayunginya. Dalam konteks Undang-Undang Desa, keberadaan Permendagri 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Keberadaan peraturan menteri itu memang menimbulkan masalah tersendiri. Bersama Undang-Undang Desa keduanya seperti membelah urusan Masyarakat Adat menjad: administratif dan substantif, bentuk dan isi—dengan wewenang yang pertama ada pada Kementerian Dalam Negeri, dan yang kedua pada Kementerian Desa. Soal implementasi keduanya yang rancu, Andik Hardiyanto dari MerDesa selaku pemantik kedua diskusi menceritakan kisah-kisah yang terjadi di di daerah selama ia mendampingi Masyarakat Adat.

Ia menceritakan bagaimana suatu Desa Adat di Riau yang baru saja dibentuk ternyata delapan puluh persen penduduknya adalah transmigran. Padahal, “Desa Adat adalah bentuk paripurna dari Masyarakat Adat.” Pembentukan suatu Desa Adat harus bertujuan untuk merehabilitasi hak-hak Masyarakat Adat.

Bagaimana mekanisme pembentukan Desa Adat yang ideal seseungguhnya sehingga tidak mengkhianati telos (pengakuan dan perlindungan) yang dikandung oleh Undang-Undang Desa. Perdebatan yang berputar di antara peserta rapat mengerucut pada dua hal.

Pertama, pembentukan Desa Adat menjadi sebuah upaya penyeragaman. Karena ia, meminjam Andik, adalah suatu bentuk paripurna dari Masyarakat Adat. Maka pembentukan Desa Adat harus dimaknai sebagai sebuah proses yang gradual, setahap demi setahap. Proses semacam ini mengharamkan adanya intervensi dari luar dalam soal bentuk.

Kedua, pembentukan Desa Adat tidak harus dimaknai melulu sebagai pengakuan politik, lebih-lebih pengakuan identitas kebudayaan semata. Ia harus bergerak lebih jauh ke arah pemuliaan marwah Masyarakat Adat dari sisi ekonomi yang selama puluhan tahun berusaha dibunuh pelan-pelan. Desa Adat harus diberi kuasa penuh untuk mengatur segala sumber daya yang menjadi ruang hidup Masyarakat Adat yang dinaunginya.

Dua hal di atas, yang tentu saja ideal, sayangnya terbentur dalam tatanan implementasi. Karena di banyak daerah persoalannya demikian rumit. Di beberapa daerah misalnya terdapat wilayah masyarakat adat yang melingkupi banyak desa administratif. Kasus lain diantara mereka terdapat irisan wilayah. Atau sebaliknya, di dalam satu desa administratif terdapat lebih dari satu adat. Situasi seperti ini menyimpan potensi konflik yang tidak sedikit.

Lantas bagaimana menjawab persoalan itu?

Sampai rapat ditutup, enam jam kemudian (molor tiga jam dari waktu yang telah ditentukan) pertanyaan itu tidak terjawab. Dan entah perlu berapa jam lagi supaya ia bisa terjawab. Pada akhirnya forum berpendapat bahwa yang perlu dipikirkan secara serius sekarang bukan soal bagaimana mengatasi potensi konflik. Karena konflik akan senantiasa ada sejauh peralihan Masyarakat Adat menjadi Desa Adat terpisah-pisah dan tergesa-gesa. Dan tepat kondisi semacam inilah yang sekarang sedang dialami oleh Undang-Undang Desa di ranah implementasi. Alih-alih menyiapkan satu mekanisme pembangunan masyarakat adat ke dalam bentuknya yang paripurna, Undang-Undang Desa justru secara tidak sadar sedang mempersiapkan medan pertempuran  bagi mereka.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>