Mereka yang Terbunuh Dua Kali oleh Asap dan Kebakaran Hutan

Mereka yang Terbunuh Dua Kali oleh Asap dan Kebakaran Hutan

Gun Lian (55 th)dan Sudin (35 th) akan melakukan nutag, membakar semak-semak, pagi itu di ladang seluas dua hektar lebih yang berbatasan dengan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHI). Hari itu adalah hari yang cerah sehingga mereka bersemangat menggarap lahan yang pernah ditanami oleh keluarga mereka 21 tahun yang lalu. Tidak ada perasaan takut atau was-was dalam diri mereka meskipun  mereka sadar jika nutag selalu menyimpan kemungkinan membakar lahan di sebelahnya. Pengalaman melakukan peladangan berpindah yang diwarisi dari leluhur suku Dayak Kenyah Lepoq membuat mereka terbiasa berhati-hati. Apalagi cara hidup yang mereka tidak tahu berapa umurnya itu, dalam ingatan kolektif sukunya di Desa Lung Anai, tempat mereka tinggal, tidak pernah merusak hutan. Adat telah sedemikian rupa mengatur hukuman berat, pengucilan, bagi setiap tindak kelalaian yang mengancam kelestarian  hutan, sandaran hidup orang-orang Dayak.

Semenjak jam enam pagi mereka telah menyiapkan air di kanal buatan di sepanjang batas ladang. Empat hari sebelumnya, Senin, 14 September 2015, mereka telah menghubungi pihak perusahaan. Supriyadi, perwakilan perusahaan datang ke pondok ladang mereka—kedua belah pihak sepakat jika Gun dan Sudin boleh membakar lahan pada Jumat, tepat pukul sembilan. Kedatangan wakil perusahaan membuat mereka makin merasa aman. Artinya, apabila nyala api tidak bisa dikendalikan karena suatu hal, pihak perusahaan siap membantu memadamkan. Baik pihak mereka atau pihak perusahaan akan saling menjaga properti masing-masing.

Gun dan Sudin menyalakan obor. Api segera membakar semak-semak, dahan-dahan dan pohon-pohon kering yang telah mereka kumpulkan beberapa hari sebelumnya. Segalanya berjalan sesuai perkiraan, hingga dua puluh menit kemudian angin berhembus kencang membuat api mengamuk memakan lahan milik perusahaan.

Tetapi, tidak ada satupun perwakilan perusahaan di sana.

Melihat itu, keduanya panik. Gun Lian memanggil menantu dan anaknya untuk meminta bantuan. “Kami juga langsung menghubungi pihak perusahaan,” kata Gun Lian “dan mereka menjawab akan segera datang.” Bantuan dari perusahaan memang datang, tapi sembilan jam setelahnya.

Esoknya, Gun Lian dan Sudin dibawa oleh Supriyadi sebagai perwakilan perusahaan ke Polsek Loa Kulu sebagai saksi. Dua hari kemudian, kaltimpost.co.id menurunkan berita dengan judul menyudutkan: Dua Pembakar Lahan Diamankan. Isi beritanya tidak kalah dahsyat. Dengan mengutip Iptu Ardiansyah, Kanit Reskrim Loa Kulu, media tersebut menerangkan jika penetapan status saksi keduanya “diharapkan menjadi pelajaran bagi masayarakat lainnya. Polisi tak segan-segan bertindak tegas kepada para pembakar lahan yang menyebabkan kabut asap.” Seluruh berita mengacu pada satu sumber: Ardiansyah. Baik Gun Lian maupun Sudin tidak pernah dimintai keterangan.

Pada 29 September 2015 status keduanya dinaikkan menjadi tersangka. Sampai artikel ini diterbitkan, mereka ditahan di Polres Kutai Kartanegara, dijerat pasal 50 bagian d UU Kehutanan No. 41/1999 dengan tuduhan membakar hutan.

Kambing Hitam Kebakaran Hutan

Menarik menghubungkan penahanan dua warga Desa Budaya Lung Anai di atas dengan sejarah pengkambinghitaman masyarakat Dayak dalam masalah kerusakan hutan di pulau Kalimantan. P. Dauvergne dalam The Politic of Deforastation in Indonesia, mencatat bahwa Pemerintah Indonesia sejak lama menyalahkan masyarakat adat (indigenous People) sebagai penyebab utama kerusakan hutan Kalimantan. Keberadaan mereka dianggap mengancam ekosistem hutan, mengancam kelestarian spesies di dalamnya, dan menyebabkan degradasi tanah. Sistem peladangan mereka yang memakai sistem peladangan berpindah, swidden agriculture, adalah alasannya. Retorika yang dilakukan oleh pemerintah tersebut pada akhirnya berujung pada upaya pelarangan sistem perladangan tradisional itu (Dauvergne 1993).

Secara de jure, pelarangan yang diberlakukan pada masa Orde Baru sesungguhnya sudah tidak ada sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 69 ayat 1 h dan 2 disebutkan jika “Setiap orang dilarang membakar hutan (1) ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1 huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.” Dengan dasar ini, praktek swidden agriculture sebenarnya tidak menyalahi aturan apapun, dan dengan demikian penahanan Gun Lian dan Sudin dengan delik membakar hutan menyalahi undang-undang ini.

Tetapi barangkali bukan itu soalnya. Kita tahu bahwa dalam sebulan terakhir Sumatera dan Kalimantan mengalami bencana asap mengerikan yang telah menelan korban jiwa. Khusus di Kalimantan, bencana asap yang makin parah telah memaksa warga Palangkaraya untuk mengungsi ke Banjarmasin. Melihat kondisi ini, bisa dipahami jika terjadi kekalutan dalam menuding siapa yang mesti disalahkan sebagai pemicu bencana ini. Orang-orang seperti Gun Lian dan Sudin, warga masyarakat adat adalah salah satu pihak yang paling mudah disalahkan. Terlebih sejarah telah menunjukkan keberadaan praktek-praktek serupa di masa lalu.

Namun, benarkan praktek peladangan berpindah menyebabkan kerusakan hutan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya mengetahui sejak kapan praktek peladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat Dayak Kenyah.

Suku Dayak Kenyah telah mengenal pola peladangan berpindah sejak dari tempat tinggal mereka yang pertama, sebelum bermigrasi ke seluruh pelosok Kalimantan pada dekade enampuluhan[i]. Sistem peladangan ini fundamental Masyarakat Dayak Kenyah karena untuk mencukupi kebutuhan bahan makanan pokok mereka: nasi. Peladangan ini dilakukan setiap bulan Juni, hingga April pada tahun berikutnya—diawali dengan menebas semak-semak dan menebang pohon (lemidiq dan nepeng), membakar semak-semak dan pohon (nutag), menugal dan menanam (nugan dan lemaha), menjaga ladang dan menyaingi rumput (ma’boy) dan diakhiri dengan panen (Edy Sedyawati dkk. 1995). Proses yang pertama diperlukan pada saat pertama kali membuka lahan hingga empat sampai lima kali masa panen, atau lima tahun ke depan dengan asumsi usia panen padi gogoh adalah setahun. Setelah itu mereka akan berpindah.

Pembakaran lahan adalah salah satu hal yang tidak mungkin dihindari oleh Masyarakat Dayak Kenyah. Kearifan lokal mengajari mereka bahwa struktur tanah di Kalimantan miskin zat hara. Sehingga mereka memerlukan pohon-pohon yang terbakar akan menyuburkan tanah karena zat-zat mineral dari tanaman hutan yang dibawanya (Setyawan 2010). Sekalipun demikian, proses pembakaran ini tidak lantas dilakukan dengan serampangan.

Secara jenial adat mereka telah mengatur dua hal penting untuk mencegah mekanisme peladangan berpindah merusak hutan. Pertama, mereka menerapkan sanksi yang berat seperti larangan ikut dalam upacara adat dan dikucilkan apabila pembakaran lahan melebihi area yang telah ditetapkan (2 hektar per keluarga). Kedua, setiap selesai masa panen yang ke empat atau ke lima, lahan bekas ladang akan ditanami kembali dengan tanaman keras dan akan  dijadikan ladang lagi 20 sampai 25 tahun kemudian. Dua hal tersebut masih ditambah dengan pengetahuan soal teritorial yang tidak membolehkan semua area hutan dijadikan ladang (Setyawan 2010).

Dengan tiga hal di atas, malah,  peladangan berpindah justru memberikan sumbangsih terhadap keanekaaragaman hayati di wilayah Kalimantan. Setiap berpindah lahan, masyarakat Dayak Kenyah menanami bekas lahannya dengan beraneka ragam pohon buah-buahan, rotan, bambu sehingga secara tidak langsung membangung sebuah agroforestri (simpukng). Hutan artifisal ini memiliki fungsi penting sebagai penghasil buah, obat-obatan, kayu bakar, rotan, dan sebagai habitat berbagai hewan liar. Di Kalimantan Barat, bahkan 35 jenis buah lokal yang dipasarkan dipanen dari wilayah simpukng. Kenyataan itu meneguhkan fakta bahwa selama lebih dari 300 tahun sistem peladangan berpindah terbukti tidak merusak kelestarian hutan (Setyawan 2010).

Siapa Membakar Hutan?

Jika peladangan berpindah tidak memiliki peranan signifikan dalam kasus kebakaran hutan, dan jika orang-orang seperti Gun Lian dan Sudin hanya dijadikan kambing hitam oleh aparat penegak hukum, lalu siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan yang hari ini menimbulkan bencana asap nan mengerikan? Hanya ada dua jawaban untuk pertanyaan di atas. Pertama, korporasi-korporasi yang berkepentingan melakukan ekspansi modal di wilayah kehutanan. Kedua, pemerintah yang memberi konsesi hutan secara serampangan terhadap mereka.

Dalam liputan yang dirilis oleh Mongabay pada 06 Oktober 2015, Edo Rakhman, Manajer Kampanye Walhi Nasional, mengatakan jika mayoritas titik api dalam kebakaran tahun ini berada di dalam konsesi perusahaan. Artinya, sebagian besar, untuk tidak menyebut hampir semua, kasus kebakaran dipicu oleh aktivitas korporasi-korporasi tersebut.Walhi sendiri telah merilis daftar perusahaan di lima wilayah di Sumatera dan Kalimantan yang menjadi penyumbang terbesar kebakaran. Dalam rilis tersebut, terdapat nama-nama besar seperti Grup Wilmar, Best Agro International,  Sinar Mas, Minamas dan Julong Grup (lih. tabel). 

walhi1

walhi 2

walhi3

Laporan dari Walhi tersebut diperkuat oleh foto satelit yang bisa dicek secara realtime di laman ekuatorial. Dalam gambar di bawah ini, jelas terlihat jika kebakaran terparah terjadi di wilayah konsesi perusahaan (di dalam peta ditandai dengan simbol kerucut).

grafis perusahaan dan titik api
Gambar diambil pada tanggal 21 Oktober 2015

Sesungguhnya tidak ada yang baru dari apa yang telah dirilis oleh Walhi dan yang ditunjukkan oleh foto satelit di atas. Kebakaran, dan bencana asap adalah kutukan tahunan yang disebabkan oleh aktor-aktor yang sama. Tahun 2014 World Resources Institute, misalnya, menurunkan laporan yang dihasilkan dari riset mendalam soal kebakaran hutan Sumatera yang terjadi tahun itu dan menyimpulkan jika faktor terbesar pemicu kebakaran hutan adalah pembukaan untuk tujuan agrikultur oleh perusahaan-perusahaan besar. Dari laporan yang sama, diketahui juga bahwa siklus kebakaran semakin meningkat dari tahun sebelumnya. (Lebih jelasnya, lihat tabel-tabel di bawah ini.)

picture2

 

indonesian_fire_blog_image4_table1
Konsesi HTI dengan Jumlah Titik Api Terbanyak (20 Februari-03Maret 2014)
indonesian_fire_blog_image5_table2
Konsesi Kelapa Sawit dengan Jumlah Titik Api Terbanyak
indonesian_fire_blog_image6_table3
Konsesi HPH dengan Jumlah Titik Api Terbanyak

Keberadaan korporasi-korporasi tersebut dalam kasus kebakaran hutan setiap tahunnya bukanlah suatu kebetulan. Pemberian konsesi hutan yang serampangan adalah faktor terbesar yang perlu disalahkan. Sayangnya, dari tahun ke tahun, pemerintah memilih berlaku dungu dengan tidak mengakui kesalahan, memilih diam dan tidak menindak tegas korporasi-korporasi besar yang terlibat dalam pembakaran lahan. Sehingga, sebagaimana disinggung oleh Erik Meijaard, koordinator Borneo Future Initiative, Pemerintah Indonesia seolah tidak mau tahu jika masalah kebakaran asap adalah masalah yang demikian serius, dan bisa dikategorikan kejahatan lingkungan terbesar.

Epilog

Masyarakat adat adalah lapisan masyarakat yang dari waktu ke waktu seolah tidak pernah dibiarkan tenang. Mereka adalah orang-orang terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Belum lagi ditambah kenyataan adanya berbagai stigmatisasi atas cara mereka dalam bertahan hidup. Stigmatisasi yang bukan tidak mungkin akan mengancam hidup mereka.

Dalam kasus Suku Dayak Kenyah Lepoq di Lung Anai misalnya, kita bisa melihat betapa mengerikannya terlahir sebagai bagian dari masyarakat adat. Dekade 60-an mereka, bersama kelompk suku Dayak Kenyah yang lain, harus terusir dari Apo Kayan karena satu konflik politik yang mengatasnamakan nasionalisme. Semenjak itu mereka berpindah-pindah melewati entah berapa sungai, jurang dan bukit-bukit. Bahkan ketika sampai di pemberhentian terakhir di daerah Gitan, Kutai Kartanegara, daerah yang kini mereka tinggali mereka harus menerima kenyataan nasib terjebak dalam konflik yang tak mulanya tak mereka pahami asal mulanya, konflik dengan korporasi kayu terbesar di sana pada waktu itu, PT ITJI (Desantara dan Naladwipa 2007). Melalui pemberian konsesi besar-besaran kepada perusahaan macam ITJI, pemerintah telah merampas pelan-pelan ruang hidup mereka; memaksa mereka untuk berpikir keras sedemikian rupa sehingga segala cara hidup mereka tidak mengganggu kepentingan para pemodal yang berlindung di balik punggung negara.

Pada saat-saat yang paling kritis ketika bencana asap makin menggila seperti ini, orang-orang seperti Gun Lian dan Sudin adalah selapisan golongan yang paling menderita. Di satu sisi mereka adalah juga korban  yang harus merasakan ancaman kematian akibat tercekik asap tebal dari hutan yang dibakar secara massif. Namun di sisi lain, akibat ketidakberanian pemerintah republik ini mengarahkan pisau hukumnya pada korporasi pembakar hutan, sebagai korban, ironisnya mereka masih menjadi kambing hitam hanya karena cara bertahan hidup mereka yang dianggap secara serampangan sebagai sederhana namun berbahaya. Pada saat-saat seperti ini, mereka seperti orang-orang yang berusaha untuk dibunuh dua kali. Yang pertama nyawa mereka, dan yang kedua identitas mereka.

catatan akhir:

[i] Migrasi Suku Dayak Kenyah terjadi karena karena huru-hara politik Ganjang Malaysia pada tahun 1963-1966. Lebih lanjut, lih. Laporan penelitian Desantara dan Naladwipa Institute for Social and Cultural Studies dalam Sejarah Masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Lung Anai, Kutai Kartanegara.

Bacaan Penunjang:

Edy Sedyawati dkk. (1995). “Konsep Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenyah di Kaltim” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta
Dauvergne, Peter (1994). “The Politics of Deforestation in Indonesia” Pacific Affairs 66.04: 497-518
Desantara dan Naladwipa Institute for Social and Cultural Studies (2007) Sejarah Masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Lung Anai, Kutai Kartanegara” laporan penelitian dalam http://www.desantara.or.id/2013/09/sejarah-masyarakat-dayak-kenyah-lepoq-jalan-lung-anai-kutai-kartanegara/
Setyawan AD (2010). “Review: Biodiversity conservation strategy in a native perspective; case study of shifting cultivation at the Dayaks of Kalimantan” Nusantara Bioscience Journal 2.02: 97-108

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>