Konstitusi Sebagai Fondasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dan Rekonsiliasi

Konstitusi Sebagai Fondasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dan Rekonsiliasi

Pada 14 Agustus 2015, dalam pidato kepresidenannya, Presiden Joko Widodo memberikan angin segar bagi proses penyelesaian pelanggaran HAM yang seolah makin terjal setelah berjalan hampir dua dekade sejak reformasi. Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan, “Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu.

Pidato tersebut bukanlah satu-satunya pernyataan yang pernah diberikan Presiden terkait persoalan rekonsiliasi. Di awal masa jabatannya, pada 9 Desember 2014 di Yogyakarta, dengan kalimat yang lebih lugas ia bahkan menyebutkan dua jalan yang dikenal sebagai judisial dan non-judisial: rekonsliasi secara menyeluruh, [dan]…. Pengadilan HAM ad hoc. Koalisi Keadilan untuk Pencarian Kebenaran (KKPK), sebagaimana disampaikan oleh koordinatornya, Kamala Chandrakirana,  melihat pernyatan Presiden tersebut membuat “kita (Bangsa Indonesia) mempunyai momentum politik baru…untuk mencapai penyelesaian yang sungguh-sungguh menyeluruh” atas serangkaian kasus pelanggaran HAM. Atas dasar itulah kemudian pada 21 Agustus 2015 mereka menyelenggarakan diskusi bertajuk “Konstitusionalisme Penyelesaian Penyelenggaraan HAM”, sebagai upaya mencari pendasaran konstitusional, dan kemungkinan mempergunakannya sebagai kerangka utama, dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Konstitusi Sebagai Fondasi

Dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Oria Jakarta Pusat itu dibahas secara serius soal sejauh mana konstitusi bisa diharapkan peranannya dalam upaya penyesaian kasus HAM. Hajriyanto Y. Tohari, mantan Wakil Ketua MPR, dalam presentasinya menjelaskan jika secara tektual dan skriptual, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengamanatkan penyelesaian pelanggaran HAM. Lebih jauh, ia mengatakan bahkan ada pasal yang potensial “menggangu” penyelesaian tersebut. Ia menyitir pasal 281 ayat (1), bahwa “..hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tiak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas membuat konstitusi kita kehilangan taji sebagai salah satu instrument peyelesaian kasus HAM berat.

“Kontitusi kita menyediakan peluang selama itu dibaca tidak hanya secara tekstual, melainkan harus secara tersurat dan tersirat,” terang Hajriyanto. Pendeknya, menyeluruh.

Pembukaan UUD 1945 secara jelas telah mencantumkan frasa yang  mencakup persoalan penegakan HAM: “peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Keberpihakan konstitusi terhadap HAM semakin jelas jika melihat produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah sejak era reformasi.  Itu bisa dilihat misalnya, di dalam Tap MPR No XVII/MPR/1998, Tap MPR No. V/MPR/2000, dsb.

“Itulah peta jalan awal yang diberikan oleh konstitusi (dalam pengertian luas) di awal-awal reformasi untuk penyelesain pelanggaran HAM di masa lalu. ”

Mempertajam Fondasi

Lantas, jika pendasaran penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu sudah memiliki pendasaran konstitusionalnya, kenapa hingga hari ini masih terlihat runyam? Dua pendapat muncul dalam diskusi tersebut.

Pertama, anggapan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak terkait dengan isu-isu kebangsaan hari ini. Hajriyanto mencontohkan isu korupsi. Penegakan korupsi hari ini begitu massif, dan seolah-olah bergerak maju sendirian meninggalkan pentingnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Seharusnya, menurut Hajriyanto, “penegakan korupsi dan penegakan (penyelesaian kasus pelanggaran) HAM ada dalam satu tarikan nafas.” Kedua hal tersebut bagaimanapun memang berkaitan. Terlebih pelaku korupsi dalam skala besar di Indonesia hampir selalu juga adalah pelanggar HAM.

Kedua, kurangnya upaya dalam mendorong pemerintah memiliki “kemauan politik” untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Pendapat ini dikemukakan oleh Albert Hasibuan, Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Hanya saja, menurutnya, pendapat ini masih memiliki prasyarat yang harus dipenuhi, yakni masyarakat harus didorong terlebih dahulu untuk memiliki pandangan yang lebih jernih soal penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Yang ia maksudkan di sini adalah anggapan bahwa upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu selalu berkaitan dengan upaya menghidupkan partai politik tertentu. “Usaha ini perlu dilakukan, karena di masyarakat tidak sedikit yang berpandangan seperti itu,” lanjutnya.

Perjalanan pengadvokasian korban pelanggaran HAM berat memang masih memerlukan banyak tambal sulam di sana-sini. Tidak hanya satu jalan yang musti diikhtiari. Sebagaimana Surat Yusuf ayat 67 yang dikutip Hajriyanto dalam kesempatan itu, “Janganlah kamu masuk dari satu pintu, tetapi masuklah dari beberapa pintu yang berlain-lainan.”

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>