Strategi Gerakan Kerakyatan di hadapan Pemodal yang Tak Kurang Akal

Strategi Gerakan Kerakyatan di hadapan Pemodal yang Tak Kurang Akal

Sejak media nasional memberitakan aksi ibu-ibu di Kabupaten Rembang yang dengan gigih menolak pendirian pabrik PT. Semen Indonesia, kasus Kendeng mendapatkan respon yang demikian luas dari masyarakat Indonesia, terutama di media-media sosial. Konflik ini kemudian menyeret sederet nama besar, mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga pekerja seni. Dukungan untuk ibu-ibu, terutama moril, yang kemudian memutuskan mendirikan tenda perlawanan di lokasi pabrik mengalir dari segala penjuru mata angin.

Fenomena itu mulanya menggembirakan. Siapapun yang mengikuti sengketa antara perusahaan-perusahaan semen dengan warga di sepanjang Pegunungan Kendeng, mulai dari warga di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah, hingga sekarang Rembang, bisa mencium aroma positif itu. Pada 2009, Komunitas Sedulur Sikep (sebutan lain komunitas Samin), sebagai motor perlawanan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo dengan dukungan kelompok sipil dan akademisi berhasil memenangkan gugatan di PTUN Semarang hingga ke Mahkamah Agung. Arus dukungan tahun 2009 yang tak sebanding dengan dukungan yang diterima ibu-ibu Rembang seolah-olah menyajikan kemenangan warga yang sudah nampak di depan mata.

Akan tetapi kenyataan berkata lain. Secara menyakitkan, gugatan ibu-ibu Rembang “dikalahkan” oleh PT. Semen Indonesia dalam proses pengadilan penuh drama di PTUN Semarang pada  16 April 2015 (lebih lanjut, baca laporan Hendra Try Ardinto). Kekalahan ini tidak bisa tidak membawa kita pada dua kesimpulan yang sama-sama buruknya. Pertama¸ kelemahan penegakan hukum di Indonesia sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Kedua, kuasa modal kian cerdas memainkan strategi pembungkaman gerakan kerakyatan.

Lalu, adakah harapan bagi rakyat untuk memenangi medan pertempuran yang semakin berat?

Seolah ingin menjawab pertanyaan di atas, Jum’at kemarin (05/06/2015) Jaringan GusDurian menyelenggarakan acara nonton bareng dan diskusi film Samin vs Semen di Aula Wahid Institute Jl. Taman Amir Hamzah 8 Pegangsaan Jakarta Pusat. Acara tersebut menghadirkan Mokh. Sobirin, Direktur Eksekutif Yayasan Desantara, NGO yang aktif mengadvokasi kasus Kendeng sejak tahun 2006, dan Melanie Subono, pekerja seni Ibukota yang menjadi salah satu figure utama mewakili kelas menengah kota besar yang mendukung penolakan pendirian pabrik semen.

Sebagai pembuka diskusi Alisa Wahid, selaku koordinator umum Jaringan Gusdurian, menceritakan pengalamannya dicecar pertanyaaan oleh orang-orang disekitarnya karena beberapa kali kunjungannya ke Kecamatan Sukolilo Pati.  Menurutnya, sampai hari ini memang tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih menganggap penolakan pendirian pabrik semen sebagai upaya menghambat  upaya peningkatan kesejahteraan warga. Untuk melawan anggapan itu, Alisa pernah melakukan riset kecil-kecilan di daerah Sukolilo.

“Masyarakat di sana berpendidikan rendah, kebanyakan lulusan SMA.” tuturnya.

Dengan latar belakang pendidikan serendah itu, bagi Alisa, keberadaan pabrik tidak akan menyejahterakan penduduk sekitar. “Pada akhirnya yang sejahtera ya orang-orang seperti saya ini yang lulusan UGM.”Selorohnya.

Alisa menambahkan jika keadaan Indonesia hari ini begitu mengkhawatirkan. “40 keluarga menguasai 60 persen aset Indonesia, sementara menurut KPK mereka hanya menyumbang 5 persen pajak.” Keluhnya. Situasi ini kemudian membuat Jaringan Gusdurian ingin menyelenggarakan diskusi dengan tujuan belajar dan mendiskusikan advokasi dalam kasus Kendeng yang dilakukan oleh Desantara dan kampanye publik yang digalang oleh Melanie Subono. Hal tersebut penting, menurut Alisa, untuk menghindarkan pesimisme setelah melihat ketidakadilan yang terjadi di mana-mana.Supaya, dalam bahasanya, “hidup itu tidak seperti hanya menunda kekalahan.”

Kasus Kendeng dan Strategi Pemenangan Gerakan Kerakyatan

Sobirin memulai pemaparannya dengan menjelaskan sejarah munculnya gerakan Samin yang dimulai dari R. Kohar, nama asli Samin Surosentiko. Klopoduwur menjadi kata kunci pemaparan Direktur Eksekutif Desantara tersebut. “Desa ini nanti di akhir presentasi saya akan membuktikan jika karakteristik masyarakat Samin yang gigih dan teguh dalam menjaga adat dan tanah mereka tidak disukai pemerintah.”

Klopoduwur adalah desa tempat R. Samin pertama kali mengumpulkan pengikutnya dan mengobarkan perlawanan tanpa kekerasan terhadap Belanda sebelum kemudian ia dibuang ke Padang, Sumatera Barat. Sepeninggal  Samin, ajarannya menyebar di daerah Kudus, Ngawi, Grobogan, Bojonegoro, Cepu, Randublatung, bahkan sampai kedaerah Kajen di Pati Utara dengan Karsiyah sebagai tokohnya. Tekanan fisik dan politik diarahkan oleh Orde Baru untuk menghilangkan kelompok Samin yang dianggap sebagai representasi ketertinggala ini. Hasilnya, bahkan pada awal tahun 2000-an tidak ditemukan warga yang mengaku sebagai pengikut Samin di Klopoduwur. Ironisnya, belakangan pemerintah justru menggunakan sejarah Klopoduwur di masa lampau untuk melakukan strategi perang kebudayaan yang memihak keberadaan perusahaan semen. Di era Gubernur Bibit Waluyo, Pemda Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah merekayasa keberadaan masyarakat Samin di Klopoduwur dengan membangun Padepokan Sedulur Sikep di sana. “Pemerintah menghendaki masyarakat Samin yang nurut dan tidak mengancam kebijakan mereka.”  Masyarakat Samin inilah yang beberapa waktu lalu dikunjungi Gubernur Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi.

Sikap pemerintah yang memihak perusahaan semen tidak pernah berubah, bahkan hingga sekarang di era gubernur yang dalam kampanyenya menjual jargon-jargon pro rakyat dan pelestarian adat dan lingkungan.

Pemerintah bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan suramnya masa depan gerakan rakyat di Pegunungan Kendeng. Kuasa modal, menurut Sobirin, membuat perusahaan semen bisa melakukan apapun untuk memuluskan rencana serakah mereka. Mulai dari pemecah belahan dukungan rakyat melalui dana CSR, hingga cara-cara kotor seperti “membeli” akademisi untuk melakukan kesaksian palsu, dan yang paling berbahaya, perang media. Secara khusus ia menjelaskan bagaimana oligark media nasional yang hampir tidak tertarik menyiarkan pemberitaan perlawanan masyarakat Kendeng, sementara iklan semen semarak memenuhi media-media tersebut. Ini berlaku secara umum. “Kita perlu bakar-bakar ban dulu supaya media tertarik memasukkan isu-isu kerakyatan dalam pemberitaanmedia nasional.” Persekongkolan pemodal dengan pemerintah, akademisi, hingga media nasional, menurut Sobirin hanya menyisakan satu cara perlawanan ampuh, yakni media sosial. “Berdasarkan riset yang kami lakukan, kampanye di media sosial terbukti efektif untuk merebut dukungan rakyat yang lebih luas.”

Kesimpulan Sobirin tentang pentingnya kampanye melalui media sosial disambung oleh Melanie Subono. Bagi Melanie, saat ini rakyat harus diyakinkan jika konflik kerakyatan, khususnya yang melibatkan sumber daya alam, yang terjadi di setiap bumi Indonesia adalah masalah nasional, bukan regional.   “Kalau lo diem, besok rumah lo akan diambil,” katanya bersemangat. Meskipun demikian, hal tersebut tak semudah membalik telapak tangan.“Sulit membuat orang peduli, kadang orang peduli, apalagi kota besar. Kadangkalai kita berpikir ini masalah Bali, masalah jawa. Orang suka lupa menempatkan diri kita sebagai orang Indonesia.”

Ia lantas menuturkan bagaimana efektifnya kampanye di media sosial. Menurutnya, baik pemerintah ataupun korporasi-korporasi yang serakah takut dengan model kampanye demikian.Ia menceritakan kisah keberhasilnnya memaksa pemerintah daerah dan para petinggi PT. SI untuk mengizinkan dirinya masuk mengunjungi ibu-ibu di tenda perlawanan. Ia mendengar langsung dari ibu-ibu di sana bagaimana mereka dipopor senjata, mendengar bukit-bukit yang mulai di bom oleh perusahaan bahkan ketika proses pengadilan masih berjalan.

Kelas menengah, menurut Melanie, harus dibuat sadar oleh fakta-fakta semacam ini. Ini penting supaya mereka sadar dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh korporasi serakah, dan mulai melakukan perlawanan di daerah masing-masing. “Apapun yang dijanjikan korporasi di awal hanya untuk kebaikan korporasi sendiri,” lanjutnya.

Pemaparan dua narasumber mendapat tanggapan antusias dari peserta. Petra yang juga seorang Speolog, peneliti gua, di wilayah karst memberikan penekanan pada apa yang disampaikan Melanie. Menurutnya, rakyat, terutama kelas menengah harus diberitahu jika kerusakan lingkungan, terutama karst akibat eksplorasi korporasi terjadi bahkan didekat lingkungan mereka tinggal. Ia mengambil contoh Karst Tajur di Bogor yang dieksplorasi oleh PT. Indocement yang mulai menunjukkan kerusakan lingkungan. Kasus Kendeng, menurutnya, lebih mudah diadvokasi karena status tanah yang belum sepenuhnya milik perusahaaan. Berbeda dengan di daerah lain seperti Tajur. “Meskipun demikian,” lanjutnya, “karena sudah ada kebijakan di level kementrian soal Penyusunan Kawasan Bentang Alam Karst, masih ada harapan untuk menghentikan eksplorasi tersebut.”

Ia menambahkan pentingnya melestarikan kawasan Karst. Pemerintah Cina menutup 762 pabrik semennya karena menurut penelitan mereka proses kartifikasi (pembentukan Karst) menyerap karbon lebih banyak dari hutan. Belum lagi fakta bahwa “40 persen cadangan air Jawa yang belum bisa diakses ada di wilayah Karst.”

Massifnya penambangan semen di Indonesia, menurutnya, juga tidak ada hubungannya dengan krisis semen. “Menurut data Asosiasi Semen Indonesia,” terangnya, “kita tidak krisis semen. Tiga pabrik semen yang beroperasi: Indocement, Holcim dan Semen Indonesia cadangan produksinya 13.000 juta ton lebih, sementara kebutuhan semen dalam proyeksi sepuluh tahun 11-12 ribu juta. Itu baru tiga pabrik semen, belum yang lainnya.”

Mengomentari tanggapan dari peserta tersebut, Mokh.Sobirin kembali mengingatkan betapa luwesnya pemodal hari ini dalam menghadapi gerakan kerakyaran. Ia menyitir pendapat seorang filsuf neo-marxian, Herbert Marcuse, bahwa setidaknya ada hal yang membuat kapitalisme, melalui pembangunan industrinya, bisa dengan leluasa diterima, yakni  pandangan bahwa hidup manusia itu berharga,  serta adanya tawaran untuk memperbaiki taraf hidup manusia dan tersedia jalan untuk merealisasikannya (lih. Marcuse, 1964). Argumentasi orang-orang pro semen yang mengatakan “hari  ini siapa yang tidak butuh semen?” berangkat dari nalar itu. Pernyataan itu, menurut Sobirin, sesungguhnya bisa dibalik dengan mudah.“Kita bisa menyodorkan pertanyaan balik pada mereka, hari ini siapa yang tidak butuh air?”

Pernyataan itu ditimpali Melanie dengan satu kalimat yang menutup diskusi malam itu. “Mungkin sekarang kita harus mulai belajar makan semen pakai kecap.” Selorohnya disambut tawa para peserta.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>