SIARAN PERS  TAK DIRESPON PEMPROV JAWA TENGAH, WARGA REMBANG TOLAK SEMEN KE JAKARTA

SIARAN PERS TAK DIRESPON PEMPROV JAWA TENGAH, WARGA REMBANG TOLAK SEMEN KE JAKARTA

[Jakarta, 19 November 2014] Sekitar 50 orang warga Rembang yang sebagian besar adalah Ibu-ibu datang ke Jakarta dan menginap di aula YLBHI. Mereka (selama ini) sudah 155 hari (sejak Juni 2014) tinggal di tenda yang berada di lokasi rencana Pabrik Semen di Desa Watu Putih Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Aksi tinggal di tenda ini merupakan bentuk penolakan terhadap pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah. Pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia telah mendapatkan ijin dari Gubernur Jawa Tengah.

Berbagai upaya telah dilakukan warga terutama mempengaruhi Pemerintah Daerah (Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten rembang) untuk menyampaikan pentingnya penyelamatan lingkungan dari ancaman pendirian pabrik Semen.. Tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah justru menyarankan warga untuk menggugat ijin yang telah diterbitkan Gubernur, karena menurutnya ijin ini dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya. PT. Semen Indonesia juga tidak menunjukan itikad baiknya, namun malah menggunakan cara-cara kekerasan. “Bukan hanya tidak direspon, warga juga mendapatkan perlakuan yang represif dari aparat kemanan (TNI dan Kepolisian) saat melakukan aksi penolakan peletakan batu pertama pada 16 Juni 2014”, ungkap Zainal Arifin, Kepala Divisi Operasional – Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Pada 19 November 2014 Ibu-ibu mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Komisi Nasional Perlindungan Hak-Hak Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) untuk menyampaikan beberapa hal termasuk kekerasan yang mereka alami pada 16 Juni 2014. “Ada yang diseret, di cekik bahkan ada dua yang pingsan pak” Ungkap beberapa orang warga Rembang dalam bahasa Jawa. Mereka juga menyampaikan sudah 155 hari tinggal di tenda namun belum ada tanggapan positif dari Pemerintah Daerah. “Penolakan kami bukan tanpa alasan, lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan airmenurut penelitian Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998” ungkap Joko Prianto warga Rembang yang ikut dalam gerakan penolakan ini.

Komisioner KOMNASHAM, Muhammad Nurkhoiron akan menindaklanjuti aduan warga ini. KOMNAS HAM juga telah mengirimkan rekomendasi untuk menghentikan pembangunan pabrik semen kepada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Rembang. Sementara dari KOMNAS PEREMPUAN akan menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait. Munir yang merupakan aktivis dari KONTRAS menegaskan agar KOMNAS HAM dan KOMNAS PEREMPUAN melakukan tindakan yang lebih tegas, misalnya memanggil Gubernur Jawa tengah, Bupati Pati dan PT. Semen Indonesia.

Saat ini ijin lingkungan milik PT. Semen Indonesia sedang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh warga dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). “Yang memberatkan bagi kami adalah pembangunan pabrik semen terus berlanjut padahal izin lingkungan PT. Semen Indonesia sedang disengketakan. Proses pembangunan pabrik juga menimbulkan ancaman masyarakat karena pelibatan aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI dengan senjata lengkap untuk mengawal dan mendatangani warga sekitar terutama di tenda perlawan tempat ibu-ibu tinggal” ungkap Muhnur Satyaprabu dari Walhi yang merupakan kuasa hokum warga untuk kasus ini.

Hari ini, warga mendatangi Mahkamah Agung untuk menuntut hakim bersertifikasi lingkungan menjadi ketua majelis hakin dalam sidang gugatan PTUN terhadap ijin lingkungan PT. Semen Indonesia. Warga juga mendatangi POLRI untuk menuntut kepolisian bertindak netral dan menindak anggotanya yang bertindak diksriminatif dan terlibat dalam mengintimidasi masyarakat terutama yang menolak tambang PT Semen Indonesia. Selain itu, warga juga mendatangi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menuntut penetap kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih merupakan bentangan kawasan karst sehingga dilarang adanya aktifitas pertambangan didaerah tersebut.

Proses pembangunan pabrik harus dihentikan sementara sampai dengan keluarnya putusan PTUN atas pembangunan pabrik ini. Mereka meminta seluruh alat berat dikeluarkan dari tapak pabrik. Apabila berbagai upaya ini tetap tidak mendapatkan respon yang positif, warga menyatakan akan memblokade jalan masuk menuju tapak pabrik, demi kelangsungan hidup mereka dan anak cucunya.

Kontak Media:

1. JMPPK ( Joko Prianto/ 082314203339)
2. WALHI ( Muhnur Satyahaprabu/ 081326436437)
3. HuMA (Tandiono Bawor Purbaya/ 08176033598)
4. KontraS (Syamsul Munir/081380855841)
5. Desantara ( Sobirin/ 082220721419);
6. YLBHI (Ridwan Bakar/081388544332 )
7. LBH Semarang (Zaenal Arifin/ 085727149369)
8. Pil_Net (Andi Mutaqien/ 08121996984)
9. KruHA (Reza/081370601441)
10. Epistema (Luluk Uliyah/081519868887)

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>