Peran Negara di Bidang Kebudayaan dan  HAM

Peran Negara di Bidang Kebudayaan dan HAM

Oleh: M. Nurkhoiron

Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi adalah sumber hukum tertinggi. Penempatan regulasi dan seluruh peraturan negara sudah semestinya didasarkan atas sumber hukum tertinggi ini. Rancang bangun kebijakan dan regulasi sudah semestinya dipahami sebagai interpretasi atas ketetapan konstitusi untuk diimplementasikan ke dalam program-program kerja pemerintah. Demikian pula rencana UU Kebudayaan yang menjadi perdebatan akhir-akhir ini mesti pandai menafsirkan amanat konstitusi yang berkaitan isu-isu kebudayaan. Kewajiban seperti apa yang harus dijalankan oleh negara untuk mengemban amanat mengembangkan, menghidupkan dan melestarikan kebudayaan dalam rangka apa seluruh kerja kebudayaan ini harus dibentuk.
Di dalam UUD 1945 (Amandemen) sendiri kebudayaan secara eksplisit disebutkan dalam pasal 28 I ayat 3 dan Pasal 32 ayat 1. Pasal 28 (I) 3: “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pasal 32 ayat 2, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Pada pasal 28I ayat 3 diatas kita berhadapan dengan persoalan identitas budaya dan masyarakat tradisional. Pertanyaannya, identitas budaya dan masayrakat tradisional semacam apa yang harus dihormati? Jika dihubungkan dengan “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, zaman dan peradaban seperti apakah yang dimaksud? Apakah yang dimaksud pasal ini adalah, semisal tari jaipong, penari lengger yang harus mengubah busananya supaya tidak lagi menampakkan kemolekan tubuh sang penari? Dengan kata lain, sang penari (jaipong) lebih dianjurkan menggunakan jilbab sebagaimana menjadi busana sehari-hari kaum muslim perempuan, khususnya di Jawa Barat. Apakah masyarakat tradisional yang selaras dengan peradaban sekarang termasuk diantaranya suku kajang di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang harus mempelajari “Islam sebagaimana Islam yang dianut sebagian besar masyarakat di Indonesia? Apakah juga termasuk masyarakat tradisional wetutelu di Sasak NTB yang harus mengubah pandangan-pandangan tradisionalnya karena dianggap kurang selaras dengan perkembangan zaman?
Jika perkembangan zaman itu dipahami dalam kerangka moral agama mayoritas, khususnya Islam maka perubahan kearah jilbabisasi penari “dapat dimaklumi”. Masalahnya adalah rumusan “selaras dengan perkembangan zaman” terasa sumir jika kaidah-kaidahnya ditentukan oleh golongan tertentu sementara kaidah seperti ini belum tentu diterima oleh golongan lainnya.
Misalnya di banyak tempat pada apa yang sering disebut pemerintah sebagai “komunitas tradisional” terjadi peristiwa perubahan menuju apa yang barangkali dimaksudkan sebagai perkembangan yang “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. komunitas yang sering dinamakan “masyarakat Samin”, yang kerap dituturkan oleh berbagai sumber sebagai masyarakat lugu, polos di Pati Selatan justru paling gencar dalam melakukan upaya penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen yang akan dibangun disekitar pegunungan Kendeng. Mereka menginisiasi berbagai aktivitas penolakan mulai dari penyadaran masyarakat, advokasi kebijakan sampai pembentukan jaringan-jaringan perlawanan di kalangan masyarakat sipil. Apakah perkembangan komunitas Samin seperti ini yang tidak lagi lugu dan polos merupakan perkembangan yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban? Faktanya, sejauh pengamatan penulis penghormatan yang diwujudkan dalam program-program pemerintah tidak terjadi di komunitas ini. Sebaliknya mereka justru menjadi obyek kecurigaan oleh birokrasi negara/pemerintah.
Seturut pengalaman Komunitas Samin, mereka menjadi obyek penataan birokrasi negara bahkan sejak zaman kolonial. Pada masa kolonial Belanda mereka dituduh masyarakat abnormal lantaran melakukan perlawanan dengan cara yang berbeda. Pada periode paska revolusi kemerdekaan terdapat beberapa jejak penataan yang pernah dilakukan terhadap komunitas ini seperti anjuran untuk beragama. Pada masa Orde Baru mereka menjadi obyek penataan dinas pendidikan dan kebudayaan dengan pemberian pelabelan pelestarian tradisi masyarakat Samin. Beberapa program pemerintah antara lain, pembangunan rumah tradisi (rumah kayu), pelestarian ajaran-ajaran Samin dengan cara mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang dihasilkan dari komunitas ini. Meskipun demikian, dalam memberikan penghormatan pada komunitas ini agar berkembang “selaras dengan perkembangan zaman”, pada masa Orde Baru terjadi mobilisasi komunitas Samin agar anak-anak mereka mau disekolahkan gratis, mendapat seragam dan buku-buku pelajaran. Pun tidak ketinggalan program dari departeman lain, yakni Departeman Agama. Depag telah banyak melakukan upaya untuk “mengagamakan” mereka melalui kegiatan kawin massal, lantaran selama ini perkawinan mereka tidak pernah terdaftar di dalam pencatatan KUA. Mengapa mereka tidak mendaftar bukan menjadi urusan Depag untuk menelusurinya.
Rezim Orde Baru adalah rezim yang berusia cukup panjang dan oleh karena itu berbagai kegiatan di bawah payung kebijakan kebudayaan berdampak besar bagi seluruh kehidupan pada apa yang selama ini disebut sebagai, “masyarakat tradisional”. Orde Baru yang dikenal melalui ideologi pembangunan (developmentalism) melakukan berbagai penataan “masyarakat tradisional” untuk mengubah citra mereka agar sesuai dengan ide kemajuan. Program memasukkan anak-anak Samin ke sekolah, perkawinan massal oleh KUA merupakan bagian dari upaya memperadabkan sebagai bagian dari ide kemajuan. Jadi, didasarkan pada bunyi pasal 28i ayat 3, yang dimaksud dengan, “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, berdasarkan pengalaman Orde Baru adalah upaya untuk menyesuaikan dengan ide kemajuan. Orde baru memiliki rancang bangun kebudayaan nasional yang jauh lebih jelas dan solid — bahasa lainnya, jalur komando dan koordinasi antar lembaga lebih jelas.
Usai runtuhnya Orde baru soliditas kebijakan itu runtuh. Sayangnya, semangat reformasi belum melakukan penafsiran terkait bagaimana mengimplementasikan kebijakan kebudayaan berdasarkan semangat konstitusi tersebut.
Mari kita lihat pasal Pasal 32 (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Secara historis, pasal ini mengalami amandemen sampai empat kali. Secara substansi pasal ini juga mengalamai perubahan yang cukup signifikan. Yang menarik adalah upaya memajukan kebudayaan nasional menurut pasal ini harus dilakukan dengan jaminan atas kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sebagaimana kita ketahui, jaminan kebabasan diatur secara lebih terang di dalam pasal-pasal mengenai hak asasi manusia (pasal 28, 28A-J, 29). Terkait kebijakan kebudayaan, pasal inilah yang secara eksplisit mengatur hubungan kebudayaan dan hak asasi manusia. Memang patut disayangkan, diantara regulasi kebudayaan yang diatur diberbagai aturan undang-undang dan peraturan lain di bawah undang-undang, amanat konstitusi ini hanya disebutkan kembali di dalam UU No.39 pasal 6.
Penafsiran yang cerdas sangat diperlukan untuk membawa kebijakan berdasarkan semangat konstitusi ini lebih implementatif. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Keragaman ini penting dipertahankan. Adanya pasal hak asasi manusia memberikan jaminan dan upaya bagaimana promosi dan penghormatan keragaman ini dilakukan. Pemenuhan dan penghormatan keragaman merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi seluruh kerja kreatif kebudayaan. Penghormatan dan pemenuhan bagi kondisi keragaman budaya hanya mungkin terjadi dalam iklim kebebasan dan negara benar-benar melakukan kewajibannya di bidang pelayanan (pemberian kemudahan akses).
Salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah semakin merosotnya penghormatan pada perbedaan dan keragaman. Tumbuhnya iklim demokrasi (prosedural) nampaknya tidak berbanding lurus dengan semakin luasnya ruang kebebasan bagi tumbuh kembangnya keragaman budaya. Berdasarkan norma hak asasi manusia, tiadanya tanggung jawab negara dalam upaya penghormatan pada keragaman budaya juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Negara banyak melakukan pembiaran bagi menjamurnya kelompok-kelompok intoleran. Dalam konteks HAM, kebebasan yang berdampak adanya penghormatan pada nilai-nilai keragaman (budaya) adalah hak yang tidak dapat ditunda (non derogabe rights).
Dalam logika ketatanegaraan, tafsir konstitusional atas pasal-pasal hak asasi manusia lebih urut dan jelas. Misalnya, ini diatur dalam Tap MPR No. 1998, lalu ditegaskan kembali melalui UU No.39/1999. Selain UU ini masalah ada beberapa UU yang mengatur masalah hak asasi manusia. Dan sebagai konsekuensi kewajiban negara dalam mengimplementasikan proses pemajuan dan penegakan hak asasi manusia ini, UU No.39/1999 juga menyatakan dukungan kelembagaan yang didasarkan pada Paris Principle untuk menjadi semacam lembaga pengawal (guardiance institution) atas praktek dan implementasi hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Komnas HAM. Sebagaimana kita ketahui bersama, konstitusi kita juga menjelaskan kewajiban untuk mentaati norma internasional hak asasi manusia dimana Indonesia menjadi salah satu anggota yang terlibat menandatangani deklarasi HAM di PBB yang dikenal sebagai DUHAM (Deklarasi Universak Hak Asasi Manusia).
Di dalam deklarasi universal HAM ini, diatur berbagai hak individu dalam mencapai apa yang sering muncul di dalam pasal-pasal deklarasi itu, kebebasan (freedom), kesetaraan (equality) dan pencapaian martabat (dignity) manusia. Norma internasional HAM memiliki banyak instrumen hukum bagi upaya untuk mencapai kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia ini.
Istilah kebudayaan muncul di dalam pasal-pasal kovenan sipil politik dan kovenan hak ekonomi sosial dan budaya. Kovenan Hak Ekonomis Sosial dan Budaya yang diratifikasi ke dalam UU No.11 Tahun 2005, Pasal 15 menyebut istilah kebudayaan, 1. Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang: A. Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, B. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengatahuan dan penerapannya; C. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. 2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. 4. negara pihak pada kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Penjelasan di kovenan ekonomi sosial budaya tidak menjelaskan kebudayaan seperti apa yang harus dimajukan dan didorong oleh negara sebagai pengembang kewajiban. Namun demikian, kebudayaan sama halnya dengan ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai suatu kegiatan kreatif yang daripadanya individu/kelompok yang menjadi bagian dari suatu bangsa memperoleh manfaat moral dan material. Oleh karena itu, tiap-tiap individu dijamin haknya dalam rangka mempertahankan kepentingan moral dan materialnya melalui pemanfaatan seni, sastra atau budaya lainnya. Dengan kata lain, alasan dilindunginya segala bentuk kebudayaan adalah dalam rangka perwujudan penghormatan tiap-tiap individu dalam mencapai tujuan moral dan materialnya.
Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekosob bersifat progresif, negara harus memastikan indikator-indikator kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak ekosob ini.
Adapun gagasan pengembangan kebudayaan berdasarkan pasal-pasal HAM sejujurnya dapat disandingkan (senafas) dengan pasal 32 diatas, yakni jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk melestarikan budayanya. Pasal ini memiliki spirit dalam menghormatan atas keragaman budaya di masyarakat. Dalam Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005 UNESCO, masalah penghormatan dan upaya promosi keragaman dijabarkan dengan cukup jelas. Konvensi ini menyampaikan kesadaran pentingnya pengetahuan tradisional sebagai sumber kesejahteraan tak benda dan material, dan khususnya pengetahuan indegenous people, dan kontribusi positifnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan, demikian juga kontribusi positifnya bagi kebutuhan untuk perlindungan dan pemajuan yang memadai. Bahkan Ayat 4 deklarasi UNESCO menyatakan pentingnya mempertahankan keragaman budaya sebagai imperatif etis, yang tak dapat dipisahkan dari penghormatan pada martabat manusia, yang menyiratkan suatu komitmen terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental.

Kesimpulan
1. Perlu ada strategi kebudayaan yang lebih komprehensif sebagai upaya penafsiran dan dasar arahan atas regulasi berdasarkan konstitusi.
2. Strategi kebudayaan ini juga harus mengadopsi berbagai semangat HAM dan kontribusinya dalam pengembangan “kebudayaan nasional”
3. Berdasarkan norma HAM, jaminan hak asasi manusia yang berkontribusi bagi penghormatan budaya yang beragam, berimplikasi bagi pembangunan, perbaikan infrastruktur kebudayaan.
4. Strategi kebudayaan harus diarahkan sesuai dengan tujuan/visi misi bangsa Indonsia (lihat TAP MPR No.VII/2001) dimana semua sektor pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan amanat ini.
4. Implementasi dalam regulasi yang sektoral harus dijabarkan ke dalam tugas dan kewenangan yang koordinatif dengan sektor lain yang dipayungi oleh strategi kebudayaan nasional.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>