Perlawanan Rakyat  Berbasis Tradisi

Perlawanan Rakyat Berbasis Tradisi

 “Sahabatku, banyak hal lain yang lebih positif di dunia ini. Banyak hal lain yang amat menarik untuk dibicarakan, misalnya tentang… mengapa kita, orang Melayu, yang hidup di atas tanah timah kaya raya tapi kita semakin miskin hari demi hari, atau tentang… bupati kita yang baru itu, apakah ia seorang laki-laki sejati atau tak lebih dari seorang maling seperti yang sudah-sudah,…” (Andrea Hirata, Sang Pemimpi, 137).

“Sebelum dhuhur tadi, ada seorang kontraktor datang. Ia minta agar di lokasi penambangan pasirnya diadakan ritual persembahan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas penambangan. Karena seringkali terjadi truck dan alat berat proyek tiba-tiba macet dan terguling tanpa sebab.” (Kumala, pemimpin spiritual Bebalai, kampung Nyerakat Bontang, Maret 2007).

Cuplikan singkat kutipan pertama di atas diambil dari novel kedua, “Sang Pemimpi” dari karya Andrea Hirata, tetralogi Laskar Pelangi. Andrea menasehati sahabatnya, Jimbron yang sangat terobsesi dengan kuda. Andrea menggambarkan betapa eksploitasi SDA yang semestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, ternyata malah menghasilkan tingkat kemiskinan dan kemelaratan yang tiada terkira.

Hal ini agak lebih detil ia gambarkan dalam seri pertama dari tetraloginya, Laskar Pelangi, khususnya pada bab 5:  The Tower of Babel dan bab 6: Gedong. Andrea melukiskan betapa tingkat kesenjangan demikian nyata, antara para pekerja PN Timah yang hidup mewah berkelimpahan dalam “Gedong” dengan komunitas ”asli” Melayu Belitong yang hidup melarat di pinggiran-pinggiran pulau Belitong. Dengan dibatasi tembok tinggi yang memanjang dengan papan peringatan “DILARANG MASUK BAGI YANG TIDAK MEMILIKI HAK” yang mencolok tergantung di banyak tempat, sebuah power statement tipikal khas kolonial. Sebuah tembok yang melengkapi dan mempertegas seluruh dominasi dan perbedaan status sosial tersebut.

Kalimantan Timur adalah salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor tambang dan migas1. Hal ini sejatinya berbarengan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun ironis, kesejahteraan itu hanya jadi ”azimat” pemanis bibir para pejabat dan pemilik modal ketika hendak melakukan eksploitasi SDA.

Realitasnya, kesejahteraan itu tetap menggantung di angkasa, nun jauh dari jangkauan masyarakat. Buktinya, dari data resmi yang dupublikasikan oleh BPS Kaltim tahun 2008, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2008 sebesar 286,4 ribu atau sekira 9,51 % dari total penduduk Kalimantan Timur sebesar 2.957.465 jiwa

Kecenderungan angka kemiskinan ini terus meningkat berbarengan dengan laju eksploitasi SDA-nya. Di Kutai Timur misalnya, di mana bercokol perusahaan tambang raksasa PT. Kaltim Prima Coal, pada tahun 2004 seperti dicatat Bappeda Kutai Timur, jumlah penduduk miskin kurang lebih 27.838 jiwa (8,73 %) dan melonjak drastis di tahun 2005 menjadi 55.602 jiwa (31,86 %)

Bahkan yang paling nyata dari hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut hanyalah bencana yang setiap saat mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Pencemaran air, kehancuran hutan dan biota perairan, banjir, kebisingan dan getaran akibat kegiatan peledakan (blasting), hancurnya sistem hidrologi, penurunan kualitas udara, bahkan sampai penggusuran adalah dampak yang pasti akan diterima oleh masyarakat sekitar. Bahkan, dari hasil kajian RWUB (Rembuk Warga untuk Banjir) yang menghimpun warga dan berbagai kelompok NGO, Ormas, OKP, dan lembaga kemahasiswaan, khusus di Samarinda dipastikan bahwa bencana banjir yang setiap saat melanda kota ”tepian” disebabkan oleh hancurnya lingkungan akibat eksploitasi pertambangan.

“Bayangkan saja, 66,03 % wilayah kota Samarinda telah dikuasai oleh konsesi kuasa pertambangan, baik yang skala besar, seperti PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Batu Bara), dan selebihnya KP-KP (Kuasa Pertambangan),” tegas Kahar Al-Bahri yang akrab disapa Ocha, Dinamisator JATAM (Jaringan Tambang) Kalimantan Timur, yang juga juru bicara RWuB, 18 November 2008 lalu.

“Terhitung sejak 2001-2008, telah diterbitkan 40 Kuasa Pertambangan, serta 3 PKP2B. Namun ironisnya, dalam laporan tahunannya, Walikota tidak mencantumkan kejelasan dana royalty (dana bagi hasil) dan dana reklamasi perusahaan-perusahaan tambang tersebut,” tambah Ocha lagi.

Di sisi lain, eksploitasi SDA juga selalu saja berimplikasi pada tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada komunitas Tunjung-Benuaq di Kalimantan Timur misalnya, saat ini mereka selalu kesulitan saat upacara adat, entah itu ngugu taun (bersih desa) atau kewangkay (upacara buang bangkai), atau upacara adat lainnya. Karena setiap upacara ini memerlukan patung blontanq yang harus diukir dari kayu ulin bundar.

Sementara dengan tingkat eksploitasi perusahaan HPH yang sangat massif, menjadikan kayu ulin saat ini sebagai barang langka yang sangat sulit ditemukan. Sehingga wajar, komunitas Tunjung-Benuaq Jahab, Kutai Kartanegara misalnya akan masuk ke hutan berhari-hari untuk menemukan kayu ulin tersebut ketika mereka mau melakukan upacara adat.

Lain lagi cerita komunitas Kenyah. Ketika saat ini pemerintah gencar mengkampanyekan pariwisata budaya, komunitas Kenyah giat melakukan proses-proses komodifikasi kebudayaan mereka. Upacara-upacara dan tari-tarian kembali dihadirkan untuk kepentingan wisata budaya.

Salah satu properti tari Kenyah yang mendasar adalah bulu burung enggang yang disematkan di jari tangan bagai sayap. Tetapi seiring dengan habisnya hutan, sebagai habitat tempat berkembang biaknya burung enggang, burung enggang pun lenyap tak berbekas. Sehingga untuk mendapatkan 1 lembar bulu burung enggang harus ditukar dengan lembaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Maka jangan heran kalau melihat penari Dayak menggunakan bulu burung enggang palsu yang biasanya terbuat dari plastik.

Last but not least, ketika menemui Supinah, seorang pawang Belian perempuan di desa Kuntab, Kutai Kartanegara, kami harus menunggunya sekitar 5 jam, dari siang menjelang maghrib. Menurut anaknya, Supinah sedang mencari ramuan untuk anaknya yang sedang sakit di Samarinda.

Ketika Supinah datang, ia bercerita betapa susahnya sekarang mendapatkan ramuan-ramuan untuk pengobatan tradisional, sampai ia harus masuk jauh ke dalam hutan, yang dulu sebelum perusahaan HPH hadir melimpah-ruah, bahkan bisa ditemui di pinggir-pinggir kampung sekalipun. 

 

Kisah Penjarahan Sumber Daya Alam

 

Kalimantan Timur tersohor dengan kekayaan sumber daya alamnya. Hampir semua bahan baku energi ada di daerah ini. Mulai dari minyak, emas hijau (hutan), emas hitam (batu bara), sampai emas “betulan” ada di wilayah ini. Sejarah pun mencatat, bahwa sejak zaman bahula, migrasi berbagai macam bangsa ke negeri ini dalam rangka “memperebutkan” sumber daya alam tersebut.

Dalam lembaran sejarah kerajaan nusantara, tercatat kerajaan pertama di nusantara ini adalah kerajaan Kutai, dengan Kudungga sebagai pendiri sekaligus Raja pertamanya. Kerajaan ini terletak di wilayah pedalaman (Muara Kaman) Kalimantan Timur (sekitar 150 km dari Samarinda ke arah hulu sungai Mahakam), dan bermula sejak abad IV M. Orang-orang India, yang disinyalir sebagai pendiri awal kerajaan ini, sejatinya  adalah para “adventurer” pencari sumber daya alam untuk kepentingan dagang. Mereka berburu emas yang kemudian diperjual-belikan di negerinya.

Kemudian, belakangan sejarah juga mencatat hadirnya beragam kelompok suku bangsa, mulai dari Cina, Jawa, Bugis, bahkan VOC Belanda, juga untuk kepentingan yang sama (dagang, yang juga berarti eksploitasi sumber daya alam).

Namun, eksploitasi yang sistematis, berlebihan, dan sangat tidak memperhitungkan keseimbangan alam dan lingkungan justru terjadi di era Orde Baru sampai saat ini. Penjarahan sumber daya alam di Kaltim ini, bermula di akhir tahun 1960-an. Peristiwa ini terkenal dengan istilah banjirkap. Dengan dalih untuk meningkatkan devisa negara, eksploitasi hutan yang melibatkan perusahaan-perusahaan berbendera asing (Jepang) di Kalimantan pun dimulai. Proyek banjirkap ini pulalah yang mengundang para pendatang turut menambang ”emas hijau” di rimba Kalimantan.

Sekaitan dengan konsepsi kosmologis dan politi(k)sasi identitas komunitas lokal (Dayak) di Kalimantan Timur, cerita penjarahan sumber daya alam ini bermula sejak peristiwa Ganyang Malaysia di tahun 1963.

Dalam penuturan Mama Pirin dan beberapa orang warga Lung Anai, Kab. Kutai Kartanegara, ketika peristiwa Ganyang Malaysia itu terjadi, daerah mereka (Apo Kayan) menjadi basis pertahanan ”tentara Republik” dalam menghadapi pasukan Gurka Malaysia. Ketika itu tentara Indonesia menggunakan strategi membentuk milisi-milisi sipil Dayak dan ”memaksa” mereka untuk melawan tentara Malaysia. Di sisi yang lain, tentara Malaysia pun juga menggunakan taktik yang sama. Maka terjadilah ”perang saudara” di perbatasan Indonesia-Malaysia antara sesama komunitas Dayak (Indonesia dan Malaysia).

Belum usai peristiwa Ganyang Malaysia, meletus G 30 S / PKI di Jakarta. Celakanya, tentara-tentara yang ada di perbatasan diidentifikasi sebagai bagian dari Chakrabirawa yang disinyalir sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Maka, setelah terjadi pembersihan di Jakarta atas kelompok-kelompok yang dituding sebagai bagian dari PKI, dikirimlah pasukan kedua ke perbatasan Malaysia-Indonesia. Namun, tugas utama mereka bukan lagi untuk menghadapi pasukan Malaysia, tapi untuk menghabisi sisa-sisa pasukan Chakrabirawa yang ada di perbatasan.

Maka, terjadilah “perang saudara” babad dua antara sesama “pasukan republik” yang ada di perbatasan. Dampaknya, menjadikan komunitas Dayak Kenyah di wilayah perbatasan (Apo Kayan, Kec. Long Nawang, yang sekarang ini masuk wilayah Kab. Malinau) menjadi sangat traumatik, karena wilayah mereka menjadi medan perang selama bertahun-tahun.

Setelah pembersihan sisa-sisa pasukan Chakrabirawa di perbatasan, dikirimlah pasukan ketiga dari Jakarta untuk melanjutkan tugas pasukan kedua, dengan tugas tambahan pengagamaan terhadap komunitas-komunitas Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Dengan dalih komunisme, terjadilah pengagamaan secara massif bagi komunitas-komunitas Dayak di perbatasan.

Dalam kesaksian Peliq Lahang dalam sebuah bincang-bincang ringan dengan saya di pertengahan 2003 silam, di rumahnya di Kampung Datah Bilang Ulu, Kab. Kutai Barat, dengan bangga sambil menepuk dada, beliau menyampaikan pada saya bahwa “Sayalah ini generasi terakhir orang Dayak Kenyah yang dibaptis jadi Protestan. Saya menjadi pengikut Yesus pada akhir tahun 1967,” kenangnya.

Dalam ingatan kolektif masyarakat Dayak, tersimpan sebuah memori bagaimana “kejam”-nya proses-proses pengagamaan, yang dilakukan oleh tentara atas nama komunisme di tahun 1965 sampai awal tahun 70-an. Seluruh alat-alat produksi kultural –(l)amin, belawing, blontanq—, mereka dihancurkan dan dibuang ke sungai Mahakam.

Bahkan ada di antara mereka yang dicelup ke sungai Mahakam, dengan dua pilihan problematis: baptis atau mati ?. Tak terkecuali, kesenian mereka pun dilarang untuk dipentaskan. Apalagi seni yang terkait dengan ritual semisal hudoq dan tari ngayau (tari memperingati kepahlawanan). Bahkan, banyak di antara mereka dibunuh dan ditenggelamkan ke sungai Mahakam, bagi yang tetap bersikukuh dengan agama dan keyakinan nenek moyangnya.

Belum sembuh trauma pengagamaan secara paksa oleh tentara, komunitas Dayak kembali dipaksa untuk menerima sebuah proyek pemerintah yang disebut resettlement penduduk”. Proyek ambisius “Cendana” ini dimulai pada tahun 1974. Semua komunitas lokal yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur tak terhindarkan dari megaproyek ini. Saking seriusnya proyek ini, sampai Soeharto harus datang ke Datah Bilang (sekarang masuk wilayah administrasi Kab. Kutai Barat) di tahun 1974 itu, hanya untuk melounching proyek ini.

Kedatangan Soeharto ke Datah Bilang ini direkam dengan sangat baik dalam sebuah relief panjang yang diukir di dinding (l)amin adat kampung Datah Bilang Ulu. Ini diikuti dengan peresmian beberapa proyek percontohan respen seperti di Long Segar (sekarang masuk wilayah Kab. Kutai Timur) yang dihadiri oleh 4 orang menteri dengan para petinggi sipil dan militer di Kalimantan Timur.

 

Proyek respen inilah sesungguhnya yang memulai babak baru sejarah penghancuran SDA di Kalimantan Timur. Dengan pertama-tama memisahkan masyarakat adat Dayak dengan tanahnya. Perlu diketahui bahwa klaim yang selama ini disebut sebagai agama ”ardhi,” selalu saja menyandarkan basis kosmologi dan keyakinannya pada alam dan lingkungan di sekitarnya. Sehingga tidak heran kalau ada tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar atau kawasan hutan tertentu yang tidak bisa dijamah, karena itu adalah tempat untuk melakukan ibadah yang sering dikeramatkan. Tetapi ketika proyek respen ini hadir, maka konsep dan kosmologi agama bumi ini menjadi tak relevan.

Hal ini seakan menjawab kegelisahan saya, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Datah Bilang pada pertengahan 2003 lalu. Dalam sebuah rapat koordinasi terkait dengan Perda tentang Kehutanan, antara Pemda Kutai Barat, Dinas Kehutanan, para unsur Muspika, para Kepala Desa/Kampung, dan Kepala Adat se-Kutai Barat, salah satu pernyataan yang mengemuka adalah ”daripada orang lain yang menghabisi hutan kita, lebih baik kita juga ikut menikmatinya.”

Statemen ini semakin mempertegas eksploitasi terhadap SDA yang sama sekali tak menghiraukan prinsip kelestarian lingkungan. Dan ironisnya itu dikemukakan oleh komunitas-komunitas lokal yang sejatinya mempertahankan lingkungan alamnya.

Hal ini kemudian diikuti dengan menghabisi struktur-struktur tatanan sosial yang selama ini berlaku dalam komunitas Dayak, semisal tradisi rumah panjang. Dengan basis argumentasi modern, kehidupan di (l)amin distigmatisasi sebagai tidak laik huni, tidak sehat, dan saling mengganggu. Maka dibangunlah rumah-rumah individu sebagai pengganti rumah panjang. Komunitas lokal pun disibukkan dengan proyek-proyek di kampung mereka, dan dilarang untuk melakukan aktivitas berladang. Bagi yang melanggar dikenakan denda adat.

Dalam penuturan Philef Dungau, seorang Kenyah yang saat ini menjadi pegawai Pemda Kutai Kartanegara, yang saat proyek respen dilaksanakan tinggal di Long Segar, mengatakan bahwa ”saat proyek ini berjalan, masyarakat dilarang untuk berladang. Kami semua dipaksa untuk bergotong-royong di kampung membangun rumah-rumah individu, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga fasilitas ibadah.

Lokasi ladang juga dipersempit tidak boleh keluar lebih dari 10 km empat penjuru mata angin. Sementara di luar itu hutan-hutan kami telah digarap oleh Bob Hasan dan teman-temannya,” kenang Philef. Dan proyek ini diawasi langsung oleh tentara bersenjata lengkap yang tak segan menghajar siapa saja yang melanggar aturan proyek respen.

Sebelum proyek respen ini, masyarakat Dayak khususnya subsuku Kenyah masih trauma dengan proses pemaksaan beragama yang juga dilakukan oleh tentara dengan justifikasi komunisme, antara tahun 1967 sampai 1970-an awal. Segala alat-alat kelengkapan ibadah dan upacara masyarakat Dayak diberangus dan dibuang ke sungai Mahakam. Bahkan ada beberapa orang yang dicelup ke Mahakam dengan 2 pilihan problematis: baptis atau mati. Juga tidak sedikit yang ditenggelamkan ke Mahakam yang tetap bersikukuh dengan agama dan keyakinan lamanya.

Selanjutnya, setelah hutan di Kalimantan ini semua sudah gundul, dilanjutkan dengan eksploitasi minyak dan batu bara. Dalam catatan JATAM Kalimantan Timur, luas wilayah Kalimantan Timur adalah 10% dari luas wilayah Indonesia dengan peruntukan 73 % untuk eksploitasi sumber daya alam (44, 85 % untuk konsesi sektor pertambangan, dan 2.869.950 ha untuk Migas).

Dengan pengalaman trauma yang panjang dengan tentara inilah saya kira sebagai salah satu penyebab, yang mampu menjelaskan kenapa di Kalimantan Timur hampir-hampir tidak ada satu pun gerakan rakyat yang sangat kuat dan juga konsisten melakukan proses-proses perlawanan terhadap eksploitasi SDA.

Advokasi SDA berbasis tradisi

 

Kutipan kedua di awal tulisan ini yang dinyatakan oleh Kumala, pemimpin spiritual Bebalai di kampung Nyerakat, mengindikasikan bahwa sesungguhnya di internal masyarakat dan komunitas-komunitas lokal itu tersimpan benih-benih perlawanan yang memiliki basis historis yang jelas.

Dalam kasus Kumala ini, di sore itu dengan kekuatan ghaibnya, Kumala melakukan upacara persembahan dengan disaksikan oleh kontraktor, sopir, dan para buruh tambang pasir. Kumala seolah mampu ”menyetarakan” diri dan komunitasnya, bahkan lebih dominan dari kekuatan modal dengan menghadirkan ”mitos tandingan” tentang kekuatan supranatural yang bisa mengganggu proses eksploitasi tambang pasir (Hebdige, 2004).

Penghadiran mitos tandingan ini yang memaksa kultur dominan untuk ikut melibatkan diri dan berkompromi dengan komunitas lokal atau subkultur, yang disebut oleh Hebdige sebagai demistifikasi. Demikianlah salah satu siasat dan negosiasi komunitas lokal atau subkultur bertahan dari serangan modernitas dan segala turunannya.

”Success story” tentang perlawanan berbasis tradisi dan kebajikan lokal ini dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dan alamnya banyak kita temukan di berbagai komunitas di seluruh nusantara. Di Kajang, Sulawesi Selatan misalnya, mereka masih memiliki hutan perawan yang disebut borong karama (hutan keramat) sampai saat ini yang luasnya sekitar 331,70 hektar atau hampir separuh dari luas desa Tanah Toa Kajang (sekitar 784,35 hektar).

Terpeliharanya hutan dan binatang, serta hewan di dalamnya ini berangkat dari satu kesepakatan sosial bahwa siapa saja yang menebang pohon 1 batang, maka konpensasinya ia harus menanam minimal 3 pohon yang sama. Dan ini terlembagakan dalam satu hukum adat, yang melanggarnya berarti didenda secara adat sebesar tallu lasa’ (kira-kira Rp. 1.200.000,-).

Di samping itu, masyarakat Kajang juga takut terkena kutukan karena melanggar ”kitab suci” mereka yang disebut Pasanga ri Kajang (yang diyakini melengkapi kitab suci umat Islam –Al-Qur’an— menjadi 40 juz). Kutukan itu bisa berupa penyakit bagi yang menebang pohon dan berburu binatang di dalam hutan. Atau bisa juga berakibat berhentinya sumber mata air yang mengaliri lingkungan Tanah Toa Kajang. Dalam Pasanga, memang sangat banyak dibicarakan persoalan lingkungan dan hutan. Berikut saya kutipkan salah satu baitnya:

Naparanakkang juku

Napaloliko raung kaju

Nahambangiko allo

Nabatuiko ere bosi

Napalolo’rang ere tua

Nakajariangko tinanang

 

Ikan bersibak

Pohon-pohon bersemi

Matahari bersinar

Hujan turun

Air tuak menetes

Segala tanaman menjadi.  

Hutan ini juga terjaga karena seluruh keyakinan kosmologis dan spiritual masyarakat Kajang terpusat di sini. Sebagai misal, ketika akan terjadi pergantian Ammatoa, pemimpin spiritual Kajang, tidak dilakukan dengan mekanisme pemilihan laiknya pilkada di era demokrasi ini. Tetapi salah satu caranya dengan melepas beberapa binatang ternak seperti kerbau atau ayam masuk ke dalam hutan tersebut. Dan setelah beberapa hari ketika ayam atau kerbau itu kembali ke kampung, dan masuk pada salah satu kolong rumah, maka sang empunya rumah itulah yang akan menerima wangsit sebagai Ammatoa.

Di dalam hutan ini juga diyakini ada semacam batu ta’gentung (batu menggantung) yang suci, yang dipercaya sama suci dan sakralnya dengan hajar al-aswad di tanah suci Makkah. Yang pasti mitologi dan konstruksi adanya tempat-tempat sakral seperti ini ikut memberikan andil yang besar dalam menjaga dan melindungi kelestarian hutan mereka.

Saya juga pernah terlibat diskusi dengan seorang kawan yang memfokuskan studinya tentang agama-agama lokal di seluruh dunia, dan sedang menyelesaikan Ph.D-nya di Arizona University. Konon di Amerika, ketika badai catherina mengamuk, muncul (dan menjadi perdebatan yang ramai) diskursus tentang bagaimana konsep agama-agama besar dunia dengan kitab sucinya masing-masing dalam mengatasi bencana alam, semisal badai catherina. Dan kesimpulan akhir dari penelusuran tersebut, satu-satunya tradisi yang mengapresiasi dan mampu mengadaptasi badai tersebut adalah tradisi Voodo, salah satu tradisi lokal di Amerika, yang pernah dipopulerkan oleh Ki Gendeng Pamungkas saat menyantet Bush ketika ia berkunjung ke Indonesia.

Dan bagi yang pernah menonton film dokumenter bertitle, ”An Evergreen Island” yang mengisahkan perlawanan masyarakat Bougainville, Papua Nugini terhadap perusahaan tambang tembaga CRA (Conzinc Rio Tinto Australia) dan BCL (Bougainville Copper Limited), kelihatan bahwa proses perlawanan mereka juga salah satunya dikuatkan oleh keyakinan akan tanah mereka sebagai tanah suci yang tak sepatutnya dijarah oleh pihak-pihak luar. Dan setiap produksi yang mereka buat semisal senjata dilabeli ”Made in Meekamui,” tanah yang mereka anggap suci. Dan yang menarik bahwa proses perlawanan itu kebanyakan diorganisir oleh perempuan sebagai pewaris sah tanah ulayat Bougainville.

Catatan Akhir

 

Dari catatan-catatan singkat yang sangat tidak sistematis ini, mestinya bisa dijadikan bahan refleksi bagi kita semua, khususnya bagi kawan-kawan yang sudah bertekad mengabdikan hidupnya pada kerja-kerja advokasi masyarakat subaltern, untuk tidak latah memposisikan masyarakat dan komunitas lokal sebagai orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kesadaran dan spirit perlawanan.

Lebih celaka lagi, ketika datang ke komunitas sebagai hero dan superman yang mampu menyelesaikan semua persoalan dengan membawa alat dan tools advokasi dari luar untuk diterapkan pada sebuah komunitas, tanpa memperhitungkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dan komunitas itu sendiri.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>