“Membuka Kemungkinan Simbiosis antara Seni dan Gerakan Sosial…”

“Membuka Kemungkinan Simbiosis antara Seni dan Gerakan Sosial…”

Pada tanggal 16 April 2014 lalu, warga Urutsewu dan sejumlah aktivis-seniman menggelar Pentas Budaya Rakyat sebagai bagian dari upaya untuk mendukung para petani Urutsewu memprtahankan hak tanah mereka. Kegiatan tersebut dihadiri ribuan orang dari penjuru Kebumen. Hal-ihwal menyangkut kegiatan tersebut bisa dilihat di sini: http://urutsewu.tumblr.com/. Redaksi Desantara berkesempatan mewawancarai salah seorang penggagas kegiatan ini, Dwicipta. Berikut petikannya:

Apa tujuan diselanggarakannya acara kesenian tanggal 16 April 2014 di lapangan Setrojenar, Urutsewu?

Penyelenggaraan Pentas Budaya Rakyat pada peringatan 3 tahun Tragedi penembakan petani dan warga Urutsewu di Setrojenar oleh TNI memiliki beberapa tujuan. Pertama, adalah usaha untuk terus menerus mengingatkan publik tentang hak masyarakat Urutsewu atas tanah di sepanjang pesisir yang membentang dari Kali Luk Ulo sampai Kali Wawar yang selama ini diklaim sebagai milik TNI. Kami juga terus menjaga ingatan publik atas usaha pematokan tanah yang diikuti dengan pemagaran sepihak oleh pihak TNI atas lahan yang disengketakan tersebut. Pematokaaln, pemagaran dan eksploitasi pasir besi di kawasan Urusewu itulah yang memicu kemarahan warga yang berujung pada peristiwa berdarah 16 April 2011. Tujuan kedua adalah menghidupkan kembali semangat dan vitalitas warga dan petani Urutsewu untuk memperkuat barisan mereka dalam gerakan politik yang lebih konkret demi tercapainya cita-cita hak milik dan hak pemanfaatan lahan Urutsewu oleh warga Urutsewu sendiri. Kegiatan kesenian dan kebudayaan tak memilki dampak langsung bagi keberhasilan gerakan petani, namun ia memberi kontribusi dalam hal terbangunnya hubungan emosional dan kultural yang kuat di antara warga Urutsewu serta elemen-elemen gerakan dari luar yang bekerja bahu membahu bersama mereka. Solidaritas kultural dan terbangunnya hubungan emosional yang kuat inilah yang bisa menjadi api bagi kerja-kerja politik mereka. Tujuan ketiga, tentu saja merevtalisasi seni dan budaya warga Urutsewu, baik yang hanya tertinggal di ingatan maupun yang masih hidup dan dipentaskan di wilayah Urutsewu. Tentu saja revitalisasi seni dan budaya Urutsewu ini akan mendapatkan warna baru karena konteks ekonomi, sosial, politik, dan budaya masa kininya berbeda. Saya kira di sinilah pertaruhan penyelenggaraan acara ini. Bagaimana seni dan tradisi yang telah hidup dan menghidupi Urutsewu bersimbiosis dengan kekinian revolusioner, bagaimana kita bisa membikin warisan romantik itu menemukan bentuk revolusionernya. Tujuan terakhir, dan ini yang paling menarik dalam eksperimen seni dan gerakan sosial: membuka kemungkinan-kemungkinan produktif atas simbiosis antara seni dan gerakan sosial atau gerakan politik. Bagi warga Urutsewu, peristiwa ini akan memberi pelajaran penting bagaimana mereka menemukan sekutu-sekutu baru dan membuat skema kerja sama dengan berbagai elemen gerakan. Sementara bagi para seniman, akademisi, dan aktivis gerakan sosial, peristiwa ini bisa memberi inspirasi bagi kerja kesenimanan, akademik, dan gerakan sosial yang lebih jitu dan efektif. Karya atau kerja mereka akan kuat karena berangkat dari pengalaman riil mereka di lapangan.

Bagaimana anda dkk menyiapkan kegiatan tersebut?

Ide penyelenggaraan Pentas Budaya Rakyat untuk memperingati 3 tahun tragedi penembakaran petani Urutsewu oleh TNI di Lapangan Setrojenar lahir dari pertemuan tak sengaja antara Sunu Widodo, Angga Palsewa Putra, Reza, dan Bosman Batubara dalam serial diskusi tentang RUU Desa di kantor Karsa pada tanggal 31 Januari 2014. Sesudah diskusi RUU Desa di kantor Karsa keempat orang tersebut melanjutkan diskusi tentang konflik tanah di Urutsewu secara lebih intensional dengan satu tujuan: menemukan strategi baru bagi perluasan isu konflik tanah di pesisir selatan Kebumen tersebut. Angga Palsewa Putra, Reza, dan Bosman Batubara mengusulkan agar warga Urutsewu menyelenggarakan kegiatan kesenian/kebudayaan sebagai sarana konsolidasi yang lebih riil menuju gerakan ekonomi-politik mereka. Sunu Widodo, kepala desa Wiromartan dan sekaligus ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), tertarik dengan usulan tiga orang tersebut meskipun belum jelas bentuk kegiatan riilnya seperti apa.

Kami sadar ini kerja yang akan melibatkan banyak orang dengan beragam kepentingan. Jadi kami harus mendesain agar ide dan kerja tak diarahkan hanya oleh satu atau beberapa orang saja. Maka kami segera mengontak elemen gerakan dari Urutsewu, GLI, FNKSDA, Etnohistori, Sanggar Nusantara, Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang, dan Mantra Merah Putih menyepakati terbentuknya aliansi Solidaritas Budaya Untuk Masyarakat Urutsewu sebagai sebuah aliansi gerakan kebudayaan yang akan menyelenggarakan kerja-kerja kesenian di pesisir Kebumen Selatan. Untuk memperkuat kerja kebudayaan ini, dirasakan kebutuhan mendesak untuk melibatkan elemen gerakan sosial dan kebudayaan lain yang memiliki kepedulian pada masyarakat pinggiran yang hak-haknya dieksploitasi oleh penguasa lalim dan militer. Maka lewat kontak-kontak yang berhasil dibangun Bosman Batubara, kawan-kawan Omah Kendeng, JMPPK, dan Serikat Petani Pati bergabung dalam barsan aliansi ini.

Serangkaian pertemuan digelar di LKS, JEC, kedai kopi Kebun Laras, dan aula APMD. Kepengurusan aliansi terbentuk, lalu disusul dengan membangun road map kegiatan yang berpuncak pada tanggal 16 April 2014. Kami berencana menjahit acara kesenian dengan warisan budaya lokal dan isu konflik tanah di Urutsewu agar menemukan paduan antara realisme sosial dan romantisme revolusionernya. Model pendekatan kawan-kawan seniman dan akademisi yang bekerja di Urutsewu pun dipersiapkan sehingga tidak muncul banyak kendala ketika di lapangan. Untuk membekali para seniman dan peneliti muda ini, aliansi memutuskan untuk menyelenggarakan kursus etnografi singkat yang diisi oleh Ahmad Nashih Luthfi, Anna Mariana, dan Bosman Batubara.

Masalah yang secara nyata menghadang kami adalah pendanaan. Dari mana kami mendapatkan pendanaan untuk persiapan hingga puncak acara? Dari awal kami tak ingin disetir oleh kepentingan-kepentingan dari luar yang ingin mengambil manfaat dari perjuangan rakyat ini. Oleh karena itu kami memutuskan untuk mengadakan penggalangan dana dengan mengamen di beberapa titik di Yogya, menjual kaos, dan memasang no rekening aliansi agar membuka kemungkinan bantuan dari para donatur. Beruntung elemen terbesar yang tergabung dalam aliansi ini adalah para seniman sehingga penggalangan dana di Alun-alun kidul, Malioboro, UAD, dan UMY ramai. Penjualan kaos juga cukup banyak. Di saat kawan-kawan Yogya memberi kontribusi pada penggalangan dana di Yogya, kawan-kawan di Urutsewu memberi kontribusi luar biasa dengan menyediakan fasilitas dan konsumsi kami selama di sana.

Untuk menemukan format acara paling tepat, kami perlu mengadakan beberapa kunjungan ke wilayah Urutsewu. Sebelum acara puncak, dua kali rombongan aliansi dari Yogya mengunjungi desa-desa di kawasan Urutsewu yang siap bekerjasama dengan aliansi Solidaritas Budaya Untuk Masyarakat Urutsewu. Dan seminggu sebelum acara puncak, kami memutuskan untuk tinggal terpencak di tiga kecamatan (Ambal, Mirit, dan Bulus Pesantren) untuk menyiapkan acara Pentas Budaya Rakyat bersama warga setempat). Yang menarik dari persiapan acara ini adalah karena kawan-kawan seniman dan akademisi dari berbagai daerah itu tidak memosisikan diri sebagai yang maha tahu dan mengerjakan seluruh persiapan acara. Secara intensional kami mendorong agar warga sendiri yang mengambil inisiatif dan peran mereka sendiri dalam persiapan pentas. Dengan hanya memberi sedikit contoh, kawan-kawan aliansi hanya memosisikan diri sebagai penjahit kerja para warga.

Barangkali metode turba dan model kerjasama anara massa rakyat Urutsewu dan kawan-kawan aliansi inilah yang menyebabkan acara Pentas Budaya Rakyat Urutsewu berhasil meski dicoba dihadang dan dihalang-halangi oleh tentara.

Apa refeksi anda dari kegiatan kampanye dengan melalui kesenian tersebut?

Hal pertama yang aku saksikan selama mengikuti acara puncak tanggal 16 April 2014 kemarin adalah pancaran wajah senang dan terharu dari masyarakat Urutsewu. Telah lama mereka tak memiliki rona wajah senang dan terharu semacam itu karena didera persoalan hidup sehari-hari dan konflik tanah berkepanjangan. Warga dan petani yang tak memiliki senjata maupun tak memiliki kekuatan untuk melampiaskan kemarahannya pada TNI dan pejabat yang telah berlaku sewenang-wenang bisa menyaksikan simbol militer dan pejabat dalam teater yang dikalahkan oleh gerakan petani dan warga. Benar apa yang dikatakan oleh kepala desa Wiro Martan, Sunu Widodo, bahwa fungsi kesenian pada hakekatnya adalah ‘nelesi” atau membasahi hati penontonnya yang telah lama kering oleh tiadanya hiburan yang bisa diakses baik oleh diri mereka maupun oleh lingkungan pengetahuan yang membentuk mereka. Kalau ‘seni tinggi’ belum tentu mereka terhibur. Namun karena medium seninya adalah warisan kultural mereka sendiri, maka dengan mudah mereka memahami dan memberikan respon langsung.

Bagi gerakan petani dan warga sendiri, kampanye lewat kesenian ini memiliki manfaat langsung dalam mengikat dan menyatukan solidaritas sesama warga Urutsewu, baik yang memiliki tanah maupun yang tidak. Persoalannya bukan kepemilikan tanah pribadi atau tanah desa, namun kepemilikan sejarah dan pengalaman hidup bersama. Ini menurut saya manfaat yang jauh lebih penting dari propaganda seni untuk rakyat. Dengan begitu solidaritas dan kekuatan penekannya bukan hanya dari kelompok tani maupun gerakan-gerakan kesenian, namun meluas sampai seluruh warga dengan beragam profesi. Ini yang dinamakan efek meluas dari kesenian rakyat. Ke depannya aku yakin mereka akan memiliki kesadaran bahwa pengalaman hidup para warga Urutsewu dan seluruh warisan kultural mereka bisa menjadi alat politik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Tanah bukan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga memenuhi kebutuhan batin mereka: membiarkan anak-anak bermain di ladang, mencari jangkrik, petak umpet; para petani berbagi pengalaman dalam bercocok tanam dan mengatasi hama; juragan berinteraksi dengan petani dalam jual-beli hasil pertanian; dan para guru lebih bisa menjelaskan pelajaran dengan contoh-contoh yang bisa langsung dipahami peserta didik.

Bagi mereka yang berkubang di gerakan sosial, politik dan kebudayaan, rangkaian acara peringatan 3 tahun tragedi setrojenar jelas memberikan bukti nyata bahwa kerja bahu membahu antara rakyat dan kaum intelektual, seniman, dan aktivis akan lebih mudah masuk lewat kegiatan-kegiatan seni dan budaya mengingat kesenian dan kebudayaan memiliki daya tembus kuat ke dalam nalar dan perasaan kaum tertindas/massa rakyat dibandingkan dengan aksi politik dan ekonomi yang negosiasinya sangat kering. Barangkali di titik inilah kita sadar kenapa Indonesia di tahun 1950-an dan 1960-an ditandai dengan banyak lahirnya sayap-sayap kebudayaan dari masing-masing gerakan sosial maupun politik. Apa sebab propaganda lewat seni bagi perjuangan rakyat akan lebih efektif? Sebabnya adalah ia bisa mengundang partisipasi yang lebih besar dan lebih luas. Itu sebabnya di masa rezim otoriter-birokratik-militeristik Soeharto dan Orde Baru mereka menekan gerakan kesenian rakyat. Kaum elite yang jumlahnya sangat kecil namun memiliki kapital sangat besar di bidang ekonomi dan politik akan terancam kalau massa rakyat memiliki kesadaran kritis.

Kesenian rakyat di wilayah konflik yang dikerjakan kawan-kawan eSBuMuS ini juga menjadi eksperimen atau adu kemampuan dari organizer acara unguk mengundang sebanyak mungkin aktor-aktor yang semula apolitis ke dalam gerakan massa. Banyak dari mereka yang terlibat dalam pengorganisasian dan penyiapan acara ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang tak pernah punya pengalaman sama sekali di dunia aktivisme yang konvensional. Generasi apolitis hasil cetakan mesin mental Orde Baru ini hanya peduli dengan kesenangan menari atau bermain teater atau melukis atau menulis sastra. Tantangannya adalah bagaimana mengajak pera generasi apolitis ini dalam suatu kesenian yang politis. Perlu ditemukan irisan yang tepat sembari secara perlahan mengajak mereka memahami watak politis dari gerakan kesenian semacam ini. Keberhasilan acara tanggal 16 kemarin tak hanya bersandar pada orang-orang yang sudah punya pengalaman di dunia aktivisme kebudayaan dan gerakan sosial-politik, namun juga bersandar pada generasi masa kini yang semula tak tahu menahu soal politik. Kalau bisa mensistematisasikan gerakan semacam ini, kita bisa mengharapkan partisipasi yang lebih besar dari segenap lapisan masyarakat dalam aktivitas seperti ini, terdistribusinya elite kesenian, politik, dan ekonomi kita secara lebih luas dan merata, hingga mimpi gerakan massa rakyat seperti di Thailand saat hampir semua orang turun ke jalan untuk menuntut perubahan politik.

Hal terakhir yang menjadi refleksi kami dalam penyelenggaraan acara kesenian rakyat Urutsewu adalah kemungkinan bersatunya modal dan penguasa, baik yang berbaju sipil atau pun militer. Dalam kasus spesifik Urutsewu, karena yang melakukan klaim sepihak atas tanah di Urutsewu adalah militer, maka mereka berusaha sebisa mungkin menghalang-halangi kegiatan kami, mulai dari penyebaran berita yang tendensius di koran, menyebarkan isu kerawanan sosial di wilayah Urutsewu akibat peringatan 3 tahun tragedi Setrojenar, intimidasi dan kriminalisasi terhadap para seniman maupun pihak-pihak yang terlibat dalam acara, sampai intervensi mereka tak etis dalam wilayah kesenian yang nota bene bukan wilayah kerja mereka. Perilaku Dandim Kebumen yang secara terang-terangan menghalang-halangi rombongan pembawa ogoh-ogoh ke lokasi acara dan teror serta ancaman dua orang tentara terhadap koordinator umum aliansi adalah bentuk intervensi langsung militer.

Di sinilah lubang menganga yang harus kami tutup dalam penyelenggaraan acara-acara serupa ke depannya. Problem yang menantang adalah bagaimana kami menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi kemungkinan tindakan represif pihak lain—baik tentara, penguasa, maupun kaum kriminal sipil. Pengamanan ini sangat penting agar tidak jatuh korban di antara para aktivis, seniman, dan akademisi yang terlibat dalam acara.

Bagaimana warga urutseweu terlibat dalam kegiatan kesenian tersebut?

Karena kegiatan ini merupakan pentas budaya rakyat, desain kegiatan ini diarahkan pada lebih besarnya partisipasi warga Urutsewu dalam acara ini. Mereka yang mempersiapkan pembuatan ogoh-ogoh, mencari para penari dan menentukan jadwal latihan, serta mempersiapkan pentas teater beserta aktor-aktor yang akan bermain, hingga merangkul berbagai kesenian lokal yang bisa memberi daya gedor lebih kuat dalam acara ini. Memang banyak halangan yang harus dihadapi aliansi ini, seperti anggapan bahwa kami sedang mengadakan KKN, bahwa kami memiliki sumber pendanaan yang besar, hingga menganggap kami sebagai ahli dalam semua dan segala sehingga inisiatif harus datang dari kami. Tapi untunglah dengan berbagai macam cara kami bisa mengatasi pandangan stereotip semacam itu.

Kami sadar bahwa kami aktor dari luar. Sementara mereka aktor dari dalam. Jadi ada keseimbangan kerja di antara kami dan warga mengingat dalam isu ini yang memiliki kepentingan nyata atas konflik tanah adalah warga. Lewat penjelasan tersebut warga menjadi aktif dalam menggarap acara pentas budaya rakyat.

Dalam hal kasus Urutsewu, menurut analisis anda, kekuatan apa saja yang bermain dan menjadi musuh para petani?

Musuh terbesar dalam kasus urutsewu adalah keserakahan, kesewenang-wenangan, sistem pembiaran yang beroperasi di Urutsewu selama bertahun-tahun. Kalau pun dalam kasus Urutsewu tentara pemerintah daerah, BPN, dan pihak-pihak yang mendiamkan sebab terjadinya penindasan petani dan warga Urutsewu, kami tak menganggap mereka sebagai musuh. Tentara yang progresif dan revolusioner adalah tentara yang selalu berpihak pada rakyat seperti dalam perang kemerdekaan. Dalam kasus Urutsewu, tentara bawahan dan berpangkat rendah itu dimanfaatkan oleh atasannya untuk memuaskan keserakahan mereka. Sayangnya, 16 tahun pasca jatuhnya rezim otoriter-birokratik-militeristik Orde Baru tak disertai dengan munculnya figur-figur tentara progresif dan revolusioner yang berani melawan keserakahan dan kesewenang-wenangan atasannya. Akibatnya penindasan warga dan petani Urutsewu terus berlangsung. Dan yang lebih mengerikan: di bawah bayang-bayang letusan senapan!

Pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten kebumen maupun pemerintah Provinsi, dan BPN menjadi musuh karena melestarikan sistem pembiaran atas penindasan warga Urutsewu. Mentalitas dan cara kerjanya nyaris tak jauh berbeda dengan mentalitas dan cara kerja pemerintahan di bawah cengkeraman Orde Baru! Ganjar Pranowo yang dicitrakan sebagai pemimpin daerah yang pro-rakyat ternyata hanya isapan jempol. Tersebarnya petisi yang meminta Ganjar untuk datang dan memediasi kasus Urutsewu tak digubris sama sekali. Namun aku percaya, gerakan kesenian rakyat yang digagas teman-teman, kalau diputar di berbagai daerah tentu akan menghancurkan pemimpin-pemimpin salon model Ganjar Pranowo! Ini menjadi sinyal tanda bahaya bagi elite politik maupun elite kultural yang malas bekerja bahu membahu dengan rakyat. Kalau mereka terus mempertahankan gaya kepemimpinan yang kuno, salon, dan penuh pencitraan palsu, dalam tempo tak alama mereka akan tergusur oleh kepemimpinan baru yang memiliki kemampuan pengorganisasian isu dan massa lebih riil seperti di Urutsewu. Tampaknya memang harus dibikin gebrakan terhadap para pemimpin daerah semacam ini lewat kerja-kerja kesenian, ekonomi, dan politik agar secepatnya kita bisa lepas dari mesin nalar dan perilaku Orbais.

Pihak berikutnya yang menjadi musuh dalam gerakan Urutsewu adalah elite-elite masyarakat yang ingin cuci tangan dari gerakan namun tetap menikmati segenap privilese mereka. Contohnya adalah para kepala desa, kyai, dosen, dan pengusaha yang ada di Urutsewu. Dalam hal kepala desa, ini tampak gamblang. Ada kepala desa yang tak berani menunjukkan batang hidungnya dalam kerja-kerja bersama itu, namun ia menyuruh warganya untuk ikut serta. Kepala desa seperti ini jelas mengorbankan warganya seandainya hal-hal yang tak diinginkan terjadi selama acara. Sementara jabatan dan seluruh privilesenya di desa tetap aman. Hal yang sama terjadi baik pada diri dosen, pemimpin LSM, pengacara, kyai, pengusaha maupun elite-elite lokal.

Melalui jalan apa sajakah warga petani hendak disingkirkan?

Jalan paling gamblang untuk menyingkirkan petani, menurutku, lewat dua hal: dalil hukum (jalur hukum), politik, dan jalur keamanan. Karena konflik tanah ini erat kaitannya dengan hukum, legalisasi tanah TNI oleh BPN bisa mengunci gerakan para petani Urutsewu. Apa yang dikatakan hari ini oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang menyerukan pada BPN untuk secepatnya memberi legalisasi terhadap tanah TNI bisa menjadi sinyalemen berbahaya. Main mata antara penguasa (pejabat daerah maupun pejabat pertanahan) dan militer bukan hal yang baru. Orde Baru sangat sarat dengan pengalaman main mata itu. Kalau mereka memutuskan untuk mengesahkan tanah Urutsewu sebagai tanah TNI, apa yang akan dilakukan warga dan petani? Mereka tentu bisa menggugat lewat dokumen dan sejarah tanah Urutsewu yang terdokumentasi dengan baik. Namun gugatan itu harus didampingi dengan gerakan yang besar dan kuat agar punya daya gedor serta memiliki kemampuan pemaksa yang lebih efektif.

Penyingkiran tuntutan para petani dan warga atas tanah Urutsewu sudah dilakukan lewat jalur politik. Baik penguasa kabupaten Kebumen maupun legislatornya (anggota DPR) tak pernah secara konkret dan keras menyuarakan kepentingan dan hak warga Urutsewu. Para legislator Kebumen, Provinsi, maupun nasional tak ada yang mau menyuarakan kasus Urutsewu. Kalau dibilang kebodohan, inilah kebodohan paling telanjang dari para legislator yang sering bercuap-cuap sebagai pro rakyat, akan mendengarkan kepentingan rakyat, dan meminta suara rakyat agar dirinya menduduki posisi elite di DPRD atau DPR. Dalam suatu kesempatan, sebelum pemilihan legislaif terjadi, beberapa caleg ditemui oleh beberapa pemimpin warga Urutsewu dan diminta untuk menyuarakan kepentingan warga dalam kasus konflik tanah ini. Tentu saja dengan imbalan yang pasti: bahwa warga Urutsewu akan memberikan seluruh suaranya pada calon legislatif tersebut. Namun tak ada satu pun dari calon legislaif itu yang berani mengambil pilihan progresif dengan berjuang bersama konstituennya. Ini benar-benar menyedihkan. Mereka lebih suka menghambur-hamburkan uang ratusan juta hingga milyaran rupiah untuk memastikan dirinya menjadi caleg dengan menyuap warga. Sementara garansi jadi legislator tanpa uang dan hanya dengan imbalan perjuangan kasus Urutsewu di dewan saja mereka tak mau!

Penyingkiran terakhir yang sangat mungkin dialami oleh warga Urutsewu adalah lewat jalur keamanan. Sudah puluhan tahun mekanisme kerja keamanan seperti ini beroperasi di daerah-daerah konflik di Indonesia.Dalam kasus Urutsewu, para pemimpin pergerakan Urutsewu akan distigmatisasi dengan menuduh mereka adalah anak keturunan PKI, atau anak keturunan Kyai Sumolangu yang memberontak. Kalau jurus itu tidak jitu, mereka menggunakan kekuatan preman dari masyarakat sipil untuk menciptakan keonaran dan memecah belah warga Urutsewu. Dan dalam kasus tragedi penembakan para petani dan warga Urutsewu pada 16 April 2011 lalu, para pemimpinnya dikejar-kejar, diintimidasi, serta dikriminalisasi. Cara-cara pengamanan ini tidak akan pernah hilang kalau tak diawasi bersama-sama oleh segenap lapisan masyarakat. Jangan sampai militerisme era Soeharto yang telah lenyap hadir kembali dan beroperasi di wilayah yang lebih kecil dan senyap seperti Urutsewu.

Ada koran daerah yang menulis tentang dana 9 milyar yang dikaitan dengan kegiatan yang anda selenggarakan. Apa tanggapan anda? Bagaimana sesugguhnya anda dkk membiayai kegiatan ini?

Semula kami memang tidak mengikuti pemberitaan media atas aktivitas kami. Namun saat kami berangkat ke Urutsewu pada 11 April 2014 dan bersiap mengadakan rapat koordinasi dengan kawan-kawan di Urutsewu di rumah tokoh masyarakat bernama Seniman, kami disodori pemberitaan bahwa ada gerakan yang didanai 9 milyar. Respon pertama kami adalah tertawa sebelum menganalisis berita itu lebih jauh. Darimana sumber pendanaan sebesar 9 milyar itu? Kami mencari dana dan membiayai acara ini dengan menerima recehan demi recehan di Alun-Alun Kidul, Malioboro, UAD, dan UMY. Bayangkan saja, dari ngamen di berbagai tempat itu kami hanya memeroleh uang tak lebih dari 4 juta rupiah! Lalu dari penjualan kaos, kami hanya mendapatkan dana kurang dari 1 juta. Namun dengan uang sekecil itu kami tak khawatir. kerja ini melibatkan banyak orang, dengan inisiatif untuk membiayai sendiri proses perjalanan dan selama tinggal di Urutsewu. Sumber pembiayaan acara ini yang lain adalah dari warga Urutsewu. Itupun bukan dalam bentuk uang, namun berupa makan, minum dan tempat tinggal selama di sana. Dibutuhkan sebuah presentasi tugas kemanusiaan dan sosial yang baik pada mereka yang terlibat pada acara ini agar mereka bisa ikut serta atau berpartisipasi tanpa dibayar. Itulah beda apa yang kami lakukan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, LSM atau organisasi lainnya. Dari awal kami mensetting ini adalah gerakan yang tumbuh dari kesadaran untuk terlibat dengan persoalan-persoalan akar rumput, sebuah perwujudan dari turba dari para seniman, aktivis, akademisi atau intelektual yang sebagian besar tinggal di perkotaan.

Pemberitaan itu secara telak merugikan kami. Meskipun warga Urutsewu dan Kebumen pada umumnya tak mempercayai reportase Suara Merdeka yang berkenaan dengan Urutsewu, namun keluarnya berita itu merepotkan kami karena kami harus memberikan klarifikasi pada warga yang menanyakannya. Setelah berita itu muncul, secara rutin muncul berita-berita menyesatkan yang menunjukkan bahwa kami adalah provokator di Urutsewu. Jadi kami berpikir bahwa reportase yang dilakukan oleh wartawan Suara Merdeka tentang Urutsewu sesungguhnya tidak fair, memojokkan kaum pergerakan dan warga Urutsewu sendiri. Namun waktu itu seluruh tenaga kawan-kawan tercurah pada satu tujuan: untuk mensukseskan acara. Jadi kami terpaksa mengesampingkan sejenak pemberitaan itu. Baru setelah di Yogya kami yang terbiasa dengan media sosial segera menaikkan reportase dan jurnalisme palsu suara merdeka ini di media sosial. Saya sendiri tidak mengira bahwa tanggapan dari kawan-kawan di media sosial sangat besar. Dari sinilah kami yakin bahwa gerakan kami didukung oleh banyak pihak. Isu Urutsewu tidak muncul ke permukaan karena tidak pernah didesain untuk menjadi konsumsi publik.

Langkah selanjutnya yang dilakukan teman-teman dalam hal pemberitaan penyesatkan suara merdeka tentang konflik Urutsewu adalah mempersiapkan somasi dan melaporkan reportase itu ke dewan pers. Kami sedang menggodok isu ini supaya pers yang harus menjadi pilar keempat demokrasi tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Munculnya berita menyesatkan ini sekaligus menjad sinyalemen bahwa koran-koran daerah selama ini menikmati posisi nyaman karena apa pun berita yang ditulis oleh wartawannya tidak akan mendapatkan gugatan dari pembacanya. Maka begitu ada gugatan atas berita itu, pihak Suara Merdeka itu akhirnya panik. Harus saya ulangi, apabila gerakan kesenian yang berkonsentrasi di akar rumput ini bisa konsisten berjalan, akan terjadi perubahan sosial besar-besaran di negeri ini, terutama pada perilaku media. Itu pun dengan catatan kegiatan seni yang terlibat pada persoalan akar rumput itu berwatak revolusioner, tak melanggengkan posisi penguasa yang mapan.

Menurut anda, mengapa ada tuduhan semacam itu?

Aku tidak tahu persis kenapa tuduhan itu bisa muncul. Dari bentuk penulisan beritanya, reportase yang dilakukan oleh wartawan suara merdeka itu tak lebih dari reportase koran-koran kuning. Sumber yang dijadikan rujukan atau nara sumber tidak jelas, tidak ada konfirmasi pada kelompok-kelompok yang dianggap menerima dana, dan lewat saluran atau dalam bentuk apa dana itu disalurkan. Reportase semacam itu tak ada bedanya dengan berita-berita gosip yang dikonsumsi oleh ibu-ibu rumah tangga atau para remaja yang sedang kesengsem dengan idolanya.

Namun kalau kita mengamati secara lebih serius pada serangkaian berita dari suplemen Suara Kedu-nya Suara Merdeka yang menyajikan reportase tentang konflik Urutsewu, sangat jelas sinyalemen yang menunjukkan bahwa jurnalisnya sendiri tidak netral dalam pemberitaan. Dalam bentuk pernyataan yang lebih kasar, sang jurnalis menjadi alat kekuasaan sipil atau militer untuk menggagalkan gerakan rakyat Urutsewu, memecah belah warga Urutsewu yang tengah berjuang menuntut haknya atas tanah mereka, dan melakukan fitnah pada pihak mana pun yang berusaha bekerja bahu membahu dengan para petani dan warga di Urutsewu. Sinyalemen ini makin diperkuat karena nyaris berita-berita dari penguasa militer atau sipil yang ingin melanggengkan penindasan warga Urutsewu terus mendapatkan tempat yang lapang di Suara Merdeka, namun berita dari warga dan petani Urutsewu sangat jarang memeroleh porsi yang sama.

Reportase menyesatkan tersebut bisa muncul di Suara Merdeka karena selama ini tak ada satu pihak pun yang mau melakukan perlawanan dan mengorganisasikan perlawanan itu secara lebih luas. Sudah jamak dipahami umum kalau wartawan sama ditakutinya dengan polisi karena punya ‘tangan’ kuat untuk mengkriminalisasi seseorang atau sebuah kelompok. Ketakutan dan keribetan berhadapan dengan jurnalis inilah yang kukira dimanfaatkan oleh wartawan-wartawan seperti penulis reportase tentang Urutsewu itu. Sementara dari perspektif kepemilikan modal dalam industri pers, kita bisa melacak kenapa reporta-reportase konflik Urutsewu bisa tak berimbang. Salah satunya adalah kepemilikan media yang terpusat pada satu atau beberapa orang. Konglomerasi media semacam ini membuka celah lebar bagi perselingkuhan atau negosiasi bawah tangan antara pemilik modal dengan penguasa atau pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan subyek-subyek yang mereka beritakan. Aku teringat dengan kritik Galeano atas konglomerasi media yang telah memberi efek buruk pada kelompok-kelompok kecil yang melakukan perlawanan atas dominasi penguasa. Dengan memparafrasekan kata-kata pedas Eduardo Galeanoa, akibat berkuasanya pemilik modal yang telah melakukan negosiasi bawah tangan dengan penguasa sipil atau militer, para wartawan harus memberitakan hujan sedang turun di Urutsewu ketika penguasa sipil atau militer sedang mengencingi kepala para petani dan warga Urutsewu!

Apa yang dilakukan oleh wartawan Suara merdeka itu jelas menodai kesakralan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Selain melanggar kode etik jurnalistik, kita bisa secara enteng menyebutnya sebagai kaki tangan penguasa sipil atau militer. Akibat ulah semacam itu, baik oleh wartawan yang sama atau wartawan Suara Merdeka di Urutsewu maupun Kebumen secara umum, ada guyonan yang bisa kita anggap serius: bahwa warga Kebumen tak mempercayai segala reportase Suara Merdeka tentang peristiwa-peristiwa di Kebumen. Sangat menarik sebenarnya kalau warga yang punya kesadaran kritis ini kemudian ‘menghukum’ kecerobohan Suara Merdeka dengan tak mengonsumsi media massa tersebut.

Bagaimana ke depan petani urutsewu seharusnya berhadapan dengan kuasa modal yang bisa membeli media massa?

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para petani dan warga urutsewu untuk melawan kesewenang-wenangan dan kepongahan penguasa yang bisa membeli media massa. Pertama mereka harus membangun aliansi seluas mungkin dengan gerakan masyarakat sipil lainnya. Apa yang sudah dilakukan oleh petani Urutsewu dengan aliansi Solidaritas Budaya Untuk Masyarakat urutsewu adalah sebuah contoh bagus bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok di luar para petani marjinal yang memiliki nasib seperti mereka. Harus dicoba pula untuk menjahit gerakan perlawanan konvensional, termasuk bentuk aktivisme konvensional, dengan bentuk perlawanan dan aktivisme yang lebih populer.  Ingat hal berikut: bahwa meski kita telah melewati waktu sepanjang 16 tahun dari masa kediktatoran Orde Baru, namun masyarakat umum kita masih mengalami depolitisasi akut. Dan justru di sini menariknya, bagaimana gerakan petani yang berada di wilayah terpencil dan sunyi ini bisa membawa massa mengambang yang semual terdepolitisasi ini untuk memasuki medan permainan politik yang bagi mereka menyenangkan dan penuh petualangan. Lihatlah keberhasilan gerakan sosial di Thailand misalnya. Dalam demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan politik di bawah rezim keluarga Sinawatra, para muda-mudi yang hanya suka bersenang-senang pun bisa turun ke jalan dan menuntut mundurnya sang perdana menteri!

Ini menjadi pekerjaan besar karena para petani yang tinggal di pedesaan Urutsewu tak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan informasi dan gaya hidup. Namun salah satu faktor penolong yang bisa mempercepat penyesuaian mereka pada gerakan-gerakan yang lebih populer adalah makin merasuknya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kecanggihan membangun aliansi dan populerisasi gerakan perlawanan mereka akan sangat efektif melawan kuasa modal yang bisa membeli media massa seperti Suara Merdeka.

Bentuk perlawanan berikutnya adalah memaksimalkan media massa alternatif yang banyak bermunculan dan mulai mengancam media massa mapan dengan modal besar. Di sini internet dan teknologi komunikasi seperti telepon genggam bisa menjadi sangat penting. Tak ada cara yang lebih jitu bagi masyarakat terpencil yang tertindas seperti petani Urutsewu bisa membebaskan nasib mereka selain membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan dari luar yang memiliki empatinya besar serta kemauan untuk membantu mereka. Di era teknologi dan informasi seperti ini, kekuatan yang dominan tak akan bisa bertahan lama kalau kita bisa menunjukkan wajah buruknya dan dengan cepat menyebarkannya ke sebanyak mungkin orang. Ada trend yang menurutku menarik akhir-akhir ini, yaitu kecenderungan kelas menengah di negeri ini tak mempercayai media massa mainstream seperti Kompas, Suara Merdeka, Tempo, atau tivi-tivi yang dimiliki oleh para konglomerat. Kelas menengah ini lebih mempercayai media massa non-mainstream, entah atas nama gaya hidup yang tak ingin ditiru oleh orang lain, membangun citra bahwa dirinya melek politik atau masuk ke dalam barisan progresif, atau memang karena pilihan politik mereka memang sudah bulat. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh para petani Urutsewu sehingga isu mereka menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.

Hal yang penting setelah jalan-jalan alternatif itu berhasil diamankan adalah dengan mengambil jalan yang lebih konvensional: yaitu perjuangan politik dan hukum dengan merangkul kekuatan-kekuatan besar seperti partai politik, lembaga-lembaga agama, dan kampus. Sepanjang warga dan petani Urutsewu bisa memberikan posisi awar yang tepat pada kekuatan-kekuatan besar seperti pemerintah, instansi yang memiliki hubungan dengan persoalan tanah, partai dan lembaga-lembaga keagamaan, kukira perjuangan mereka akan lebih kuat. Jalan ini tak boleh ditinggalkan oleh mereka mengingat pada legalisasi politik dan hukum atas persoalan tanah yang mendera mereka akan bisa diselesaikan lewat bantuan mereka.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>